Pematangsiantar, MISTAR.ID

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Pematangsiantar, Julham Situmorang, melayangkan laporan resmi kepada Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara. Laporan ini terkait dugaan pelanggaran hukum dan etik yang dilakukan Kanit Tipikor Polres Pematangsiantar, Ipda Lizar Hamdani, bersama penyidik Unit Tipikor lainnya.

Dalam surat bertanggal 31 Juli 2025, Julham mengaku dimintai uang total Rp200 juta oleh penyidik agar kasus dugaan pungutan liar (pungli) retribusi parkir tidak dilanjutkan.

“Saya memberikan uang kepada Kanit Tipikor dan anggotanya sebesar Rp5 juta pada bulan Mei, Rp5 juta bulan Juni, dan Rp5 juta lagi bulan Juli 2025,” tulis Julham dalam pengaduan resminya.

Kasus dugaan pungli ini terjadi di RS Vita Insani selama Mei hingga Juli 2024. Julham menyebut seluruh hasil pungutan sebesar Rp48,6 juta sudah disetorkan ke kas daerah. Namun, ia tetap ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik meski hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah menunjukkan tidak ada penyelewengan.

“Karena saya tidak memberikan uang yang diminta sebesar Rp200 juta, kemudian saya dijadikan tersangka,” ungkap Julham.

Ia juga menuturkan bahwa saat pemeriksaan, dirinya hadir sebagai Kepala Dinas yang bertanggung jawab, bukan sebagai tersangka. Penyidik disebut-sebut menekannya agar memberikan keterangan yang tidak sesuai.

Melalui laporan ini, Julham meminta agar Ipda Lizar Hamdani beserta penyidik yang terlibat diperiksa Propam dan diberi sanksi hukum.

Kuasa hukum Julham, Gifson Aruan, menegaskan pihaknya siap menempuh jalur etik dan hukum. “Kami akan berjuang untuk membersihkan nama baik klien kami,” ujarnya. (Gideon/hm17)