Wednesday, October 29, 2025
home_banner_first
EKONOMI

Pengamat USU Nilai Langkah Kontroversial Menkeu Purbaya Bisa Ganggu Stabilitas Pemerintahan

Mistar.idRabu, 29 Oktober 2025 09.47
journalist-avatar-top
MA
pengamat_usu_nilai_langkah_kontroversial_menkeu_purbaya_bisa_ganggu_stabilitas_pemerintahan

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan pernyataan pada awak media. (Foto: Kompas.com/Mistar)

news_banner

Medan, MISTAR.ID

Pengamat politik Sumatera Utara (Sumut), Agus Suriadi, menilai pernyataan atau langkah kontroversial yang dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya dapat berimplikasi serius terhadap stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

“Untuk menjaga keberlangsungan dan kepercayaan publik, penting bagi Menteri Keuangan untuk mengelola komunikasi dan kebijakan dengan bijaksana, serta membangun kerjasama yang solid antar kementerian,” katanya kepada Mistar, Rabu (29/10/2025).

Menurut Agus, pernyataan atau tindakan yang dilakukan Menkeu bisa berdampak luas terhadap roda pemerintahan. Ia menilai hal tersebut perlu ditelaah secara menyeluruh karena memiliki efek terhadap kebijakan ekonomi dan kepercayaan publik.

“Misalnya, contoh kasus pernyataan Menkeu mengenai kebijakan pajak, anggaran, atau stimulus ekonomi yang tidak sejalan dengan pendapat pejabat lain atau masyarakat. Hal ini dapat memicu perdebatan publik, mengganggu kestabilan internal pemerintah, dan menciptakan ketidakpastian di kalangan investor dan pelaku ekonomi,” ujarnya.

Agus melanjutkan, fenomena pernyataan terkait kebijakan fiskal juga perlu diperhatikan, sebab Menteri Keuangan memiliki peran penting dalam merumuskan serta menyampaikan anggaran negara.

Akademisi yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial (Kessos) FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) itu menjelaskan, langkah yang ditempuh Menkeu Purbaya berpotensi menimbulkan reaksi negatif di masyarakat.

“Ketika kebijakan yang diusulkan dianggap kontroversial, seperti pemotongan anggaran untuk sektor-sektor tertentu, ini dapat menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat dan stakeholder,” ucapnya.

Agus menegaskan, kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi sebaiknya dibahas secara internal antar kementerian sebelum diumumkan ke publik. Dengan begitu, risiko kesalahpahaman dan blunder dapat diminimalisir.

“Langkah dan kebijakan yang seharusnya dianggap kontroversi bisa diminimalisir bila Menkeu Purbaya melakukannya secara internal dengan kementerian lain tanpa terekspos keluar dan menjadi blunder,” tegasnya. (hm17)

BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN