Jakarta, MISTAR.ID

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan insentif impor mobil listrik completely built up (CBU) akan berakhir pada 31 Desember 2025.

Hingga saat ini, belum ada diskusi dengan lintas kementerian dan lembaga terkait kelanjutan kebijakan tersebut.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (ILMATAP) Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono, menyampaikan hal itu dalam diskusi bertajuk “Polemik Insentif BEV Impor” di Jakarta, Senin (25/8/2025).

“Sampai dengan hari ini belum ada diskusi atau rapat pertemuan. Asumsinya insentif ini akan berakhir sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Tunggul.

Insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 Tahun 2023 junto Nomor 1 Tahun 2024, yang berlaku sejak diundangkan hingga 31 Desember 2025. Melalui kebijakan tersebut, mobil listrik CBU bebas bea masuk dan PPnBM, dengan ketentuan perusahaan penerima insentif wajib membangun fasilitas manufaktur di Indonesia atau berkomitmen alih produksi menjadi kendaraan listrik berbasis baterai.

Selain itu, berlaku aturan bank garansi dan komitmen produksi dengan rasio 1:1 mulai 2026. Produsen yang gagal memenuhi kewajiban berpotensi kehilangan bank garansi pada 2028.

Menurut Tunggul, kebijakan insentif ini turut mendorong pertumbuhan signifikan kendaraan listrik di Indonesia. “Pada 2024, total populasi kendaraan listrik mencapai 207 ribu unit, naik 78% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 116 ribu unit,” ujarnya.

Namun, peneliti senior LPEM FEB UI, Riyanto, mengingatkan agar kebijakan insentif tidak dibiarkan terlalu lama.

“Kalau dibiarkan, ini tidak fair bagi produsen yang sudah investasi besar di Indonesia. Pemerintah harus konsisten menerapkan komitmen 1 banding 1 mulai 2026,” ujarnya.

Dengan belum adanya pembahasan lanjutan, untuk saat ini insentif impor mobil listrik CBU dipastikan berakhir sesuai jadwal, yakni 31 Desember 2025. (**/hm16)