Jakarta, MISTAR.ID

Pemerintah resmi membuka keran impor sapi hidup tanpa batasan kuota. Kebijakan ini mencakup impor sapi bakalan dan sapi perah guna meningkatkan produksi daging dan susu nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan impor sapi hidup memiliki nilai tambah bagi ekonomi nasional.

“(Impor) sapi hidup bebas, karena ada nilai tambah seperti penyerapan tenaga kerja,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Menurutnya, tidak seperti impor daging yang langsung habis dikonsumsi, impor sapi hidup memberi manfaat jangka panjang, termasuk peningkatan kapasitas produksi domestik dan pengembangan sektor peternakan.

Sebelumnya, impor sapi bakalan sempat dibatasi. Namun, dengan pertimbangan produksi daging dan susu dalam negeri belum mencukupi kebutuhan, pembatasan tersebut kini dicabut.

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya telah menambah kuota impor sapi bakalan sebanyak 184 ribu ekor, dari kuota awal 350 ribu ekor menjadi total 534 ribu ekor untuk tahun 2025.

“Saya sudah bicara dengan teman-teman. Kalau kita memang fokus ke penggemukan, sapi bakalan nanti kita bebaskan saja. Tidak perlu ada kuota-kuota lagi. Yang perlu diatur itu daging beku,” kata Zulhas.

Sebaliknya, pemerintah memutuskan memangkas impor daging kerbau beku sebanyak 100 ribu ton. Sebelumnya, impor daging kerbau tahun ini direncanakan sebesar 200 ribu ton.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan signifikan dalam impor sapi perah. Hingga 2029, Indonesia menargetkan impor 1 juta ekor sapi perah, sebagai bagian dari strategi percepatan produksi susu nasional. Pada tahun 2025, targetnya mencapai 250 ribu ekor.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, hingga akhir Mei 2025, sebanyak 196 pelaku usaha telah menyatakan komitmen untuk mendatangkan hampir satu juta ekor sapi perah dalam lima tahun ke depan.

Realisasi awal menunjukkan 9.736 ekor sapi perah telah masuk ke Indonesia secara bertahap dari Australia melalui jalur laut dan udara.

Untuk mendukung pengembangan peternakan sapi perah skala besar, dibutuhkan lahan sekitar 1,45 juta hektare. Pemerintah juga mendorong model kemitraan antara investor besar dan peternak rakyat agar manfaat ekonomi dapat tersebar merata.

Langkah ini merupakan bagian dari Program Percepatan Produksi Susu dan Daging yang telah ditetapkan sebagai salah satu dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Proyek ini akan dijalankan di 29 lokasi di berbagai provinsi. (mtr/hm24)