Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Aripay Tambunan, mengkritik tajam kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pangan, khususnya dalam menangani lonjakan harga cabai merah yang masih tinggi di sejumlah pasar di Sumut.

Menurutnya, mahalnya harga cabai mencerminkan lemahnya pengawasan dan distribusi komoditas oleh instansi terkait, meskipun produksi di daerah sebenarnya mencukupi.

“Kalau produksi cabai di Sumut itu cukup, kenapa harga masih tinggi? Ini bukan semata soal panen atau gagal panen. Ini soal pengawasan distribusi dan siapa yang mengendalikan pasar. Di situlah seharusnya Satgas Pangan hadir,” ujar Aripay kepada wartawan, Rabu (22/10/2025).

Ia menilai, tingginya inflasi di Sumut juga dipicu oleh pasokan cabai merah yang sempat keluar dari provinsi, sehingga kebutuhan di daerah berkurang dan harga melonjak tajam.

Politisi Partai Gerindra tersebut menyebut Satgas Pangan belum menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis.

“Disparitas harga sering kali disebabkan lemahnya intervensi pemerintah dalam rantai pasok. Tak jarang, komoditas seperti cabai merah justru keluar daerah lebih dulu,” katanya.

Menurut Aripay, cabai yang keluar daerah kemudian kembali masuk ke Sumut dengan harga lebih tinggi. Skema distribusi yang tidak terkendali inilah yang membuat masyarakat menjadi korban mahalnya harga cabai.

Ia juga menyoroti tidaknya adanya perlindungan bagi petani dalam bentuk asuransi pertanian. Ketika harga anjlok atau terjadi gagal panen, para petani tidak memiliki jaring pengaman yang memadai, sementara pemerintah dinilai lamban mengambil langkah konkret.

“Harus ada mekanisme proteksi bagi petani, terutama untuk komoditas pangan strategis. Kalau tidak ada asuransi, siapa yang melindungi mereka saat gagal panen atau harga jatuh? Pemerintah harus hadir, jangan lepas tangan,” tegasnya.

Aripay menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem produksi, distribusi, logistik, dan pengawasan pasar. Menurutnya, ketahanan pangan bukan hanya soal stok dan panen, tetapi bagaimana negara menjamin harga yang terjangkau bagi rakyat dan tetap menguntungkan bagi petani.

Ia juga menilai struktur organisasi seperti Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) serta berbagai program operasi pasar seperti Koperasi Merah Putih belum berjalan maksimal dalam menekan lonjakan harga pangan.

“Kita butuh tim yang benar-benar bekerja di lapangan dan memahami situasi nyata, bukan sekadar di atas kertas. Jangan sampai ketahanan pangan hanya jadi slogan, sementara rakyat tetap kesulitan membeli cabai dan kebutuhan pokok lainnya,” tutupnya. (hm16)