Deli Serdang, MISTAR.ID

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menegaskan pentingnya profesionalisme dan semangat tinggi bagi seluruh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PKP). Hal ini disampaikannya dalam apel pagi yang digelar di kantor dinas tersebut, Rabu (14/5/2025).

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa tidak boleh ada lagi ASN maupun non-ASN yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Ia menyebut bahwa di beberapa daerah, satuan Damkar menjadi kebanggaan masyarakat karena tanggap dan mampu menangani berbagai situasi darurat, termasuk mengevakuasi hewan liar seperti ular.

"Petugas Damkar mengerjakan tugas utamanya, yaitu memadamkan api. Harusnya, kalau Anda semua punya empati, Anda bisa berada di tahap tersebut,"ujar Bupati.

Ia juga mengingatkan bahwa personel Damkar harus mumpuni secara fisik, humanis dalam sikap, dan memiliki tekad kuat atau “semangat baja” dalam melaksanakan tugasnya.

Apel tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, Sekda Timur Tumanggor, serta sejumlah pejabat Pemkab Deli Serdang.

Sebelumnya Bupati telah menonaktifkan Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan, Kurnia Boloni Sinaga. Pria yang akrab disapa Boy itu dinilai menyalahgunakan wewenang.

Surat Keputusan (SK) penonaktifan diserahkan langsung oleh Sekda Timur Tumanggor pada Jumat (9/5/2025), disaksikan Kepala BKPSDM Deli Serdang, Abduh Rijali Siregar. Penonaktifan ini berlaku sementara selama 15 hari sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai detail pelanggaran yang dilakukan Boy. Penonaktifan ini cukup mengejutkan, mengingat sebelumnya Boy tidak termasuk dalam daftar pejabat eselon II yang diperkirakan akan digeser. Ia bahkan disebut-sebut memiliki kontribusi politik dalam Pilkada lalu.

Dengan ini, Kurnia Boloni Sinaga menjadi pejabat eselon II kelima yang dinonaktifkan di masa kepemimpinan Asri Ludin Tambunan. Sebelumnya, langkah serupa telah diambil terhadap Budi Iswan Sinaga (Kadisnaker), Heriansyah Siregar (Kadis Perkimtan), Binsar Sitanggang (Sekwan DPRD), dan Ari Mulyawan (Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan). Beberapa di antaranya memilih mundur setelah dinonaktifkan. (sembiring/hm17)