Wabup Taput Dorong Kolaborasi Terkait Dampak Panas Bumi di Desa Banuaji


Wabup Taput menghadiri pembahasan semburan buih bening di Banuaji Kecamatan Adiankoting. (f:ist/mistar)
Taput, MISTAR.ID
Wakil Bupati Tapanuli Utara (Wabup Taput), Dr Deni Lumbantoruan, menghadiri kegiatan Diseminasi Hasil Riset bertajuk “Dibalik Semburan Buih Bening: Implikasi Panas Bumi terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Masyarakat Banuaji”.
Kegiatan yang digagas Biro Pengembangan Masyarakat Departemen Diakonia HKBP bekerja sama dengan United Evangelical Mission (UEMD), berlangsung di Kantor HKBP Distrik II Silindung, Pearaja, Tarutung, Rabu (14/5/2025).
Adapun tujuan kegiatan diskusi tersebut adalah menyampaikan hasil riset secara terbuka, membuka ruang dialog multipihak, mengadvokasi kebijakan perlindungan lingkungan, dan membentuk jaringan solidaritas masyarakat terdampak.
Kegiatan diskusi itu membuka ruang dialog antar berbagai pihak terkait fenomena semburan buih bening bercampur aroma belerang yang muncul sejak 2018 di wilayah pertanian masyarakat Desa Banuaji, Kecamatan Adiankoting.
Fenomena semburan buih bening bercampur aroma belerang, awalnya dianggap sebagai kejadian alam biasa. Namun, dampaknya kini meluas, mulai dari penurunan hasil pertanian, gangguan kesehatan, keresahan sosial, hingga dugaan korban jiwa akibat paparan gas beracun.
Dalam sambutannya, Deni Lumbantoruan menekankan pentingnya kolaborasi multi pihak atau lintas sektor dalam menangani dampak panas bumi secara ilmiah, holistik atau menyeluruh, dan manusiawi.
“Ini bukan sekadar urusan geologi, tetapi sudah menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendukung penuh riset dan dialog seperti ini sebagai upaya mencari solusi yang tepat,” tuturnya.
"Kita harus hadir bersama masyarakat, bukan hanya sebagai pengambil kebijakan, tapi juga sebagai pendengar dan pelaku pemulih keadilan ekologis,” ujar Deni lebih lanjut.
Ia juga menyatakan komitmen Pemkab Taput untuk segera menindaklanjuti hasil diskusi tersebut bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat terdampak.
Sejumlah warga Desa Banuaji turut hadir dan menyampaikan langsung kekhawatiran serta dampak yang mereka rasakan selama beberapa tahun terakhir. Kehadiran mereka memperkuat nilai urgensi dan empati dalam forum tersebut.
Dalam sesi tanya jawab, Deni merespons langsung pertanyaan warga dan menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten tidak akan tinggal diam, dan akan segera melakukan koordinasi lintas sektor untuk penanganan komprehensif.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap keresahan masyarakat. Pemerintah akan segera mengoordinasikan langkah-langkah bersama instansi teknis terkait, baik di bidang lingkungan, kesehatan, maupun kebencanaan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi berkelanjutan, dan mengusulkan agar diskusi lanjutan bersama pihak-pihak terkait dapat dilaksanakan secara daring (online meeting) agar lebih praktis dan dapat mempercepat pengambilan langkah strategis.
Diskusi ilmiah itu dihadiri pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang, seperti komunitas masyarakat Banuaji, DPRD Taput, WALHI Sumut, KSPPM, YPDK Dairi, tokoh gereja, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa dari berbagai institusi teologi di Taput. (fernando/hm27)