Asahan, MISTAR.ID

Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan telah mencapai Rp1,32 triliun atau 70,46 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1,87 triliun.

Hal itu berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan hingga akhir Juni 2025. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Di sisi lain, pendapatan daerah juga menunjukkan tren yang cukup baik. Hingga pertengahan tahun 2025, Pemkab Asahan telah menghimpun Rp1,23 triliun dari target pendapatan sebesar Rp1,87 triliun.

Menanggapi capaian tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkab Asahan, Jutawan Sinaga, menyampaikan capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan secara tepat waktu dan akuntabel.

“Realisasi belanja yang sudah menembus 70 persen hingga pertengahan tahun adalah indikator bahwa roda pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik. Ini mencerminkan keseriusan seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program-program strategis untuk masyarakat,” ujar Jutawan Sinaga, Selasa (8/7/2025).

Dia juga menekankan pendapatan daerah yang telah tercapai lebih dari Rp1,2 triliun menunjukkan upaya serius Pemkab Asahan dalam mengelola potensi pendapatan secara efektif, baik dari sektor pajak daerah, retribusi, maupun sumber pendapatan lainnya.

“Keseimbangan antara realisasi belanja dan pendapatan ini menjadi penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Kami terus mendorong keterbukaan informasi kepada publik agar masyarakat mengetahui bahwa anggaran dikelola secara transparan dan bertanggung jawab,” tuturnya.

Dengan capaian tersebut, Pemkab Asahan diharapkan mampu mempertahankan laju realisasi hingga akhir tahun dan memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dikatakannya, Pemkab Asahan menjaga prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan APBD. Hal ini penting guna mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. (Perdana/hm18)