Padangsidimpuan, MISTAR.ID

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi antara Grab Indonesia dan Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam menghadirkan kesempatan berusaha serta perlindungan sosial bagi masyarakat melalui program bertajuk “Rekrutmen Mitra Digital Menjadi Pengusaha UMKM Bersama Grab!”.

“Program ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Grab Indonesia dan Kementerian Koperasi serta Kementerian UMKM, yang menjadi bantalan sosial digital,” ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padangsidimpuan, Christian Natanael Sianturi, Rabu (18/6/2025).

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro (kiri) berbincang dengan Menteri UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman pada acara Rekrutmen Mitra Digital Menjadi Pengusaha UMKM Bersama Grab di Gedung SMESCO Indonesia (f:ist/mistar)

Kegiatan rekrutmen yang digelar di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, Selasa (17/6/2025), menurut Christian, membuka peluang bagi ribuan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari ekosistem digital baik sebagai Mitra Pengemudi maupun Mitra Merchant.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, yang juga hadir dalam acara itu, menyoroti bahwa transformasi ketenagakerjaan digital menghadirkan peluang besar sekaligus risiko bagi pekerja informal.

“Mitra digital menghadapi risiko kerja yang nyata, mulai dari kecelakaan hingga ketidakpastian di hari tua. Dalam kerja sama ini, mitra yang bergabung akan mendapatkan perlindungan jaminan kerja, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), bahkan satu bulan bebas iuran dari Grab,” jelasnya.

Hingga Mei 2025, tercatat belasan ribu Mitra Grab telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Khusus wilayah kerja Grab, 34 mitra telah menerima manfaat JKK dengan total klaim mencapai Rp489 juta, dan 14 mitra lainnya menerima manfaat JKM senilai Rp588 juta. Salah satu kasus mencolok terjadi pada mitra pengemudi di Jabodetabek yang mengalami kecelakaan kerja dan seluruh biaya pengobatannya ditanggung penuh oleh BPJS tanpa batas plafon.

“Pekerja berhak bekerja keras dan bebas cemas dari seluruh kemungkinan risiko yang muncul. Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan kolaborasi ini sebagai contoh pembangunan ekosistem ketenagakerjaan masa depan yang adaptif, inklusif, dan melindungi seluruh lapisan pekerja Indonesia,” kata Pramudya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM RI, Maman Abdurrahman, menilai langkah ini sebagai wujud nyata transformasi UMKM berbasis digital dalam memajukan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat.

“Digitalisasi adalah kunci masa depan UMKM. Platform seperti Grab menjadi jembatan antara pengusaha dan pasar yang lebih luas. Dalam kondisi sulit, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar bantuan, tapi peluang. Hari ini, Grab hadir memberi peluang itu,” jelasnya.

Program ini juga mencakup layanan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan di lokasi acara, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mitra merchant, dan penyediaan solusi kendaraan melalui PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI).

Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menambahkan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen Grab sebagai bantalan sosial di tengah tantangan ekonomi.

“Tujuan utama dari acara ini adalah memberikan akses yang inklusif bagi siapa pun yang ingin berusaha. Melebihi target, acara ini dihadiri hampir 2.000 orang yang berpotensi menjadi Mitra GrabBike, GrabCar, GrabMart, GrabFood, dan Agen GrabKios,” ujar Neneng.

Berdasarkan riset ITB tahun 2023, lebih dari 50% Mitra Grab sebelumnya adalah korban PHK atau kehilangan pekerjaan. Kini mereka memiliki penghasilan, akses pelatihan, dan sebagian besar penghasilannya meningkat lebih dari dua kali lipat.

“Ini bukan sekadar rekrutmen, tapi momentum pembukaan harapan agar Indonesia terus melaju,” tutup Neneng.

Christian Natanael juga menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padangsidimpuan yang membawahi 12 kabupaten/kota di wilayah Tabagsel, Tabagteng, dan Nias, siap mendorong pekerja informal untuk menjadi peserta aktif.

“Sebagai bagian dari institusi negara yang diberi amanah untuk melindungi seluruh pekerja, kami mendukung penuh kolaborasi seperti ini,” ujarnya. (*)