Tapteng, MISTAR.ID

Bupati Masinton Pasaribu dan Wakil Bupati Mahmud Efendi menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi praktek illegal fishing yang terjadi di perairan laut Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

Usai mendengarkan langsung keluhan para nelayan, Sabtu (14/6/2025) kemarin di Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Masinton langsung melaksanakan diskusi dan mencari solusi atas keluhan para nelayan bersama stakeholder di bidang kelautan dan perikanan, serta aparat hukum untuk mencegah keberadaan illegal fishing.

Stakeholder itu masing-masing, Sekretaris Daerah Erwin Hotmansah Harahap, Danlanal Sibolga Letkol Laut (P) Robiyanto, Kepala PSDKP, Lampulo Aceh Qdus, Kepala Syahbandar PPN Sibolga, Irvan Armana, Kadis Kelautan Tapteng, Muhammad Ridsam, mewakili Kadis Kelautan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), K Panggabean, Ketua HNSI Sumatera Utara (Sumut), Ketua HNSI Tapteng, Ketua KNTM Sibolga-Tapteng, dan perwakilan nelayan.

Kegiatan bertema "Diskusi Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing" itu dilaksanakan di ruang rapat cendrawasih Kantor Bupati Tapteng, Selasa (17/6/2025).

Masinton menyampaikan pertemuan ini untuk melakukan diskusi atau koordinasi, karena adanya tindakan illegal fishing yang sudah terjadi sejak lama di area perairan Tapteng.

"Kegiatan illegal itu, baik itu pukat trawl, bom ikan dan ada istilahnya air emas, dengan kejadian ini seakan-akan pemerintah tidak hadir di tengah permasalahan yang dihadapi masyarakat," ujarnya.

Dia mengaku menyadari kewenangan daerah hanya sebatas di wilayah pantai, tetapi pemerintah daerah memiliki hak untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lainnya, baik vertikal maupun dengan pihak-pihak kementerian, sehingga kegiatan ini terlaksana untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialami masyarakat.

"Dengan kehadiran pemerintah dan negara, maka akan meminimalisir tindakan illegal fishing ini. Makanya kita sebagai pemerintah harus hadir dan stakeholder terkait, agar tindakan konflik yang terjadi masa lampau tidak terulang kembali, maka harus kita antisipasi bersama sama sejak dini," katanya.

Sabahar Hairi Simanjuntak perwakilan nelayan dari Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, mengeluhkan ilegal fishing yang merusak mata pencaharian mereka.

"Masyarakat nelayan pak sekarang sudah menjerit dan merasakan dirugikan akibat dari tindakan ilegal fishing itu," tuturnya.

Ia menyampaikan, berbagai upaya dilakukan secara swadaya dengan membuat rumpon di laut, dengan harapan agar nelayan mendapatkan ikan, tetapi itu semua sudah rusak karena tindakan ilegal tersebut.

"Bagaimana kami menghidupi keluarga kalau ikan yang ditangkap tidak ada. Semuanya sudah habis berikut ikan-ikan kecil. Karang saat ini kondisinya sudah menjadi pasir," ucap Sabahar.

Menanggapi keluhan itu, Masinton mengajak semua stakeholder terkait untuk bersama-sama menjalankan tugas masing-masing, guna menjaga perairan laut tidak dirusak lagi.

"Kita harus tegas dalam melakukan tindakan ini, walaupun kapalnya punya izin tetapi areal tangkapnya tidak sesuai, maka itu juga illegal fishing. Kita harus bersama-sama melawan tindakan para mafia illegal fishing ini," katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, negara tidak boleh kalah melawan para mafia ini. Karena yang dirugikan tidak hanya para nelayan saja, tetapi ekosistem laut juga rusak akibat tindakan ilegal itu. (feliks/hm16)