Binjai, MISTAR.ID

Setelah sebelumnya memilih bungkam, Kasatpol PP Kota Binjai, Haridansyah Putra Pohan, akhirnya memberikan penjelasan terkait nasib 22 tenaga honorer Satpol PP yang belum dapat gaji tiga bulan. Menurutnya, keterlambatan disebabkan belum adanya regulasi yang jelas mengenai status kepegawaian para honorer tersebut.

“Saya tidak berani mengambil keputusan sebelum ada regulasi yang jelas mengenai status 22 tenaga honorer tersebut yang masih belum masuk database,” ujar Pohan, Senin (19/5/2025).

Ia menjelaskan, pihaknya telah berulang kali berkoordinasi dengan BKD Pemko Binjai terkait ketentuan regulasi pemberian gaji kepada tenaga honorer non-database. Namun hingga kini belum ada kepastian, karena pihak BKD menyebut hal tersebut tergantung pada kebijakan pimpinan masing-masing OPD.

"Jujur saja saya tidak berani, karena takutnya nanti malah menyalahi peraturan dan menjadi temuan BPK," ucapnya.

Ia juga menyebut bahwa persoalan ini telah disampaikannya kepada Wakil Ketua Komisi A DPRD Binjai, Abdul Rahim, ketika yang bersangkutan mempertanyakan nasib 22 tenaga honorer tersebut. Dan jawabannya, kata Pohan, sama: terkendala regulasi karena belum masuk database.

Sementara itu, salah seorang anggota Satpol PP yang meminta namanya dirahasiakan menyebut bahwa alasan "terkendala non-database" hanyalah akal-akalan.

"Sebab banyak juga honorer non-database di instansi lain yang sudah menerima gaji. Di BPBD misalnya, ada 60 honorer non-database yang sudah terima gaji. Begitu juga di Dishub, ada 70 orang yang menerima gaji. Tapi kenapa cuma kami saja yang belum gajian sampai 3 bulan?" ucapnya.

Petugas honorer tersebut mengaku sudah lebih dari 2 tahun bertugas di Satpol PP, dan baru tahun ini mengalami tunggakan gaji hingga 3 bulan.

"Biasanya sebulan kami terima Rp1,8 juta. Tapi sekarang sudah 3 bulan gaji kami gak cair-cair. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terpaksalah kami cari utangan dulu ke sana ke mari," ujarnya. (bayu/hm25)