Simalungun, MISTAR.ID

Panitia Khusus (Pansus) Banjir Bandang Parapat DPRD Simalungun menyoroti ancaman serius dari longsoran besar di atas kawasan Parapat dan mendesak percepatan penanganan jangka pendek. Hal ini mengemuka dalam rapat lanjutan yang digelar di Ruang Komisi II DPRD Simalungun, Senin (28/4/2025).

Koordinator Studi dan Advokasi Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Parapat, Rocky Pasaribu, mengungkapkan bahwa longsoran tersebut memiliki lebar sekitar 12 meter dan membentang sepanjang ratusan meter.

Material longsoran didominasi batuan besar dan kayu berdiameter besar yang tersangkut di lereng curam. "Material batu dan kayu itu sangat berbahaya dan harus segera dibersihkan. Jika tidak, hujan dengan intensitas tinggi bisa menyeret semuanya ke bawah dan memicu bencana lebih besar," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa struktur tanah di area tersebut rapuh dan tidak mampu merekatkan batuan dengan kuat.

"Penanganan jangka pendek harus segera dilakukan, semua material berbahaya harus segera digeser atau diangkat dari lokasi. Selain itu, perlu dibangun struktur penahan seperti tanggul agar tidak terjadi longsor susulan," katanya.

Akses menuju lokasi longsoran terbilang ekstrem. Dijelaskan Rocky, jarak tempuh menuju hulu longsoran sekitar 2,16 kilometer yang memerlukan waktu hingga empat jam perjalanan, memperlihatkan betapa rumitnya kondisi lapangan.

Ketua Pansus, Maraden Sinaga, menegaskan pentingnya membuktikan kerja nyata di lapangan. "Lewat Pansus ini, kita harus benar-benar membuktikan komitmen kita kepada keselamatan masyarakat Parapat," kata Maraden.

Selain penanganan jangka pendek, Anggota Pansus, Kristok Damanik, mendorong agar dilakukan penelitian serius untuk merancang solusi jangka panjang yang lebih komprehensif.

Sementara itu, perwakilan Walhi mengingatkan bahwa daya dukung lingkungan di kawasan atas Parapat terus menurun. Walhi meminta pengawasan ketat dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Pansus dijadwalkan akan melakukan kunjungan lapangan ke hamparan konsesi guna memvalidasi laporan dan memastikan langkah-langkah penanganan bisa segera diimplementasikan. (indra/hm24)