Simalungun, MISTAR.ID

Petani di Desa Maniksilau, Nagori Tigabolon, Kecamatan Sidamanik, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun segera merealisasikan pembangunan jalan pertanian yang sudah lama mereka dambakan. Jalan tersebut sangat penting sebagai akses utama menuju ratusan hektare lahan persawahan dan perkebunan di daerah itu.

Agus Siagian, salah seorang petani setempat, mengungkapkan jalan yang ada saat ini hanya berupa jalur tanah sempit dan licin, sehingga sulit dilalui, terutama saat musim hujan.

“Kalau panen padi atau jagung, kami kesulitan mengangkut hasil. Jalan licin, kadang kendaraan tidak bisa masuk. Kami sangat butuh jalan pertanian yang layak,” ujarnya, Rabu (24/9/2025).

Senada dengan itu, Elfrida Silaban, petani lainnya, menilai keberadaan jalan pertanian akan mempercepat proses tanam dan distribusi hasil panen, sekaligus mengurangi biaya angkut.

“Ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi seluruh petani di Maniksilau. Kalau jalan bagus, panen bisa cepat dibawa keluar, ongkos juga berkurang,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan, warga bahkan telah sepakat menyerahkan sebagian lahan milik mereka secara gotong royong untuk pembangunan jalan dengan lebar sekitar 2 meter dan panjang 200 meter.

“Kami sudah musyawarah dan sepakat menyerahkan tanah. Sekarang tinggal pemerintah yang menindaklanjuti,” ucap Agus.

Sebelumnya, Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun telah melakukan survei lokasi pada Mei 2025. Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan terkait kelanjutan pembangunan jalan tersebut.

Warga berharap pembangunan jalan pertanian ini dapat dimasukkan ke dalam program kerja Pemkab Simalungun tahun 2025, agar tidak kembali tertunda. “Harapan kami, jalan ini bisa dikerjakan tahun ini juga. Kalau terus ditunda, makin berat kami hadapi kendala di lapangan,” ujar Elfrida.

Petani Maniksilau meyakini, dengan adanya akses jalan yang memadai, produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani akan lebih baik. Mereka pun menegaskan akan terus mengawal aspirasi ini agar benar-benar direalisasikan pemerintah daerah. (indra/hm24)