Simalungun, MISTAR.ID

Permasalahan infrastruktur jalan yang telah berlangsung lebih dari dua dekade kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Simalungun terkait pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029.

Untuk itu, Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya langkah nyata dan terukur untuk mengatasi kerusakan infrastruktur jalan, yang dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.

"Sudah lebih dari 20 tahun masyarakat Simalungun mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, dari jalan nasional hingga jalan desa. Kami meminta pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama," kata Marandus Tindaon, juru bicara Fraksi Golkar, saat menyampaikan pandangan fraksi baru-baru ini.

Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap panjang dan kondisi jalan berdasarkan tingkat kewenangan, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten. Data ini diharapkan menjadi dasar perencanaan dan pengajuan anggaran secara strategis ke pemerintah pusat dan provinsi.

Golkar juga mendesak agar pemerintah daerah tidak bersikap pasif. Diperlukan koordinasi lintas pemerintahan dan pendekatan aktif (jemput bola) guna memperjuangkan alokasi dana untuk perbaikan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

“Jangan hanya menunggu. Pemkab harus lebih aktif memperjuangkan hak masyarakat terhadap infrastruktur yang layak,” ujar Marandus.

Pernyataan Fraksi Golkar menjadi bagian dari masukan dalam penyusunan Ranperda RPJMD 2025-2029, yang akan menjadi arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan di Kabupaten Simalungun.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto, serta dihadiri Wakil Ketua Samrin Girsang, Bonauli Rajagukguk, dan Jefra Manurung. Dari pihak eksekutif, turut hadir Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih, Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga, Plt Sekda Albert Saragih, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (indra/hm25)