Pematangsiantar, MISTAR.ID

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Pematangsiantar menegaskan penolakannya terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Kota dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (9/9/2025).

Melalui juru bicara Rini Silalahi, Fraksi Golkar menyampaikan pandangan umum yang berisi kritik terhadap kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan pembangunan Gedung DPRD Kota.

Kenaikan NJOP hingga 1000 Persen Dinilai Memberatkan

Rini menegaskan bahwa Fraksi Golkar menolak kebijakan kenaikan NJOP yang disebut melonjak hingga 1000 persen. Menurutnya, keputusan tersebut sangat membebani masyarakat dan tidak mencerminkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Kami meminta Pemerintah Kota untuk membatalkan keputusan kenaikan NJOP karena jelas memberatkan rakyat. Kebijakan ini harus ditinjau ulang,” ucap Rini.

Pertanyakan Komitmen Penghentian Pembangunan Gedung DPRD

Fraksi Golkar juga mengingatkan komitmen Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, yang sebelumnya telah menandatangani fakta integritas bersama masyarakat pada 1 September 2025. Salah satu poin dalam kesepakatan itu adalah penghentian pembangunan Gedung DPRD Kota Pematangsiantar.

“Kami ingin tahu, apakah wali kota sudah benar-benar menghentikan kontrak pembangunan gedung DPRD sesuai komitmen yang telah disepakati bersama masyarakat?” ujar Rini.

Fokus pada Kebutuhan Mendesak, Seperti Renovasi Pasar Horas

Fraksi Golkar meminta pemerintah memfokuskan anggaran pada kebutuhan yang lebih mendesak dan langsung dirasakan masyarakat, seperti renovasi Pasar Horas, daripada mengalokasikan dana untuk pembangunan gedung baru.

“Pemerintah harus konsisten dengan janji kepada rakyat. Setiap kebijakan yang tidak pro rakyat, termasuk kenaikan NJOP dan pembangunan gedung DPRD, wajib dihentikan,” tutur Rini mengakhiri. (gideon/hm27)