Simalungun, MISTAR.ID

Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Simalungun menyampaikan kritik tajam terhadap turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rendahnya realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (P-APBD 2025).

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Simalungun, Samrin Girsang, didampingi Bonauli Rajagukguk dan Jefra Manurung, serta dihadiri Sekda Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Fraksi Demokrat: Pendapatan Pajak Turun Drastis

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Walpiden Tampubolon, menyoroti penurunan signifikan pada sejumlah sektor pendapatan pajak daerah.

Ia menyampaikan data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) turun sebesar Rp7,66 miliar, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berkurang Rp13,1 miliar, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menurun Rp1,8 miliar.

"Apa kendala dan permasalahan sehingga pendapatan dari sektor-sektor ini menurun drastis? Mohon penjelasan dari pemerintah," kata Walpiden.

Fraksi Perindo: Realisasi PAD Jauh dari Target

Sementara itu, Fraksi Partai Perindo melalui juru bicara sekaligus ketua fraksi, Sariadi Saragih, menyuarakan keprihatinan atas realisasi PAD yang sangat rendah di beberapa pos pajak dan retribusi.

Beberapa data yang disorot Fraksi Perindo antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari target Rp44,88 miliar, baru terealisasi Rp3,52 miliar hingga semester pertama.

Selanjutnya retribusi parkir di tepi jalan umum, dari target Rp648,9 juta, hanya terealisasi Rp38 juta, dan retribusi pelayanan pasar, dari target Rp481,49 juta, baru tercapai Rp162,47 juta.

"Sudah berjalan enam bulan, tetapi realisasi belum menyentuh 50 persen. Dengan kondisi ini, apakah Bupati yakin target PAD tahun 2025 akan tercapai?" ujar Sariadi.

Perindo Pertanyakan Status Lahan Eks-Goodyear

Selain menyoroti angka, Fraksi Perindo juga meminta kejelasan terkait pemanfaatan lahan eks Goodyear seluas 200 hektare.

"Siapa pihak yang menggunakan lahan tersebut? Apakah keberadaannya memberikan kontribusi nyata terhadap PAD tahun 2025?" kata Sariadi bertanya. (indra/hm27)