Pematangsiantar, MISTAR.ID

Memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu menekan inflasi yang saat ini menempatkan Sumatera Utara di posisi tertinggi secara nasional, Polres Pematangsiantar menargetkan produksi 100 ton jagung hingga 10 Oktober 2025.

Kapolres Pematangsiantar, AKBP Sah Udur Sitinjak, menegaskan sektor pertanian tidak bisa dilepaskan dari stabilitas ekonomi daerah. Meski Pematangsiantar dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan, pihaknya terus mendorong optimalisasi lahan pertanian produktif melalui kelompok tani binaan Polres.

“Kami menargetkan 100 ton jagung sampai 10 Oktober. Bukan sekadar kegiatan seremonial, tapi bagian dari upaya nyata kami mendukung ketersediaan pangan dan pengendalian inflasi,” ujar AKBP Sah Udur, Rabu (8/10/2025).

Menurutnya, capaian produksi itu merupakan hasil kolaborasi antara kepolisian, kelompok tani, dan pemerintah daerah. Polres tidak hanya membantu dari sisi pendampingan lapangan, tetapi juga berperan dalam pengajuan anggaran kepada Pemko Pematangsiantar melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk membeli alat pertanian (alsintan) bagi petani binaannya agar produktivitas meningkat.

“Kami sudah mengajukan anggaran alsintan agar petani kita bisa bekerja lebih efisien. Pemerintah memang sudah bergerak di hulu, tapi kita harus bersama-sama sampai ke hilir, memastikan hasil panen bisa terserap dan distok ke Bulog,” tuturnya.

Kapolres juga menyinggung tantangan cuaca yang menjadi faktor penghambat di lapangan. Curah hujan tinggi di Pematangsiantar membuat proses tanam berbeda dengan wilayah lain yang justru tengah mengalami kemarau. Meski begitu, ia menegaskan Polres tetap optimistis target 100 ton dapat tercapai sesuai jadwal.

“Kami tidak berkeluh kesah, justru berpikir bagaimana caranya target itu bisa dicapai. Tantangan seperti cuaca tidak membuat kami berhenti berproduksi,” ucapnya.

Lebih jauh, Sah Udur menyampaikan bahwa salah satu kunci pengendalian inflasi adalah menjaga agar lahan pertanian di kota tidak terus berkurang akibat alih fungsi. Ia berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat ikut memastikan keberlangsungan lahan-lahan produktif milik masyarakat.

“Kami sudah berbicara dengan Ketua DPRD agar ada pendampingan terhadap masyarakat supaya lahan pertanian tidak berkurang. Kalau produksi terjaga, harga bisa stabil, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah,” katanya.