Jakarta, MISTAR.ID

Belakangan ini Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka kerap diterpa berbagai isu, termasuk usulan pemakzulan.

Usulan pemakzulan Wapres Gibran itu mencuat dari forum purnawirawan prajurit TNI-Polri yang mengeluarkan delapan poin tuntutan. Salah satunya mengusulkan MPR mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena dinilai proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.

Menanggapi isu tersebut, Pengamat politik, Rocky Gerung memandang isu pemakzulan Wapres Gibran ini dapat mengganggu psikologis hingga elektabilitas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Rocky, usulan forum purnawirawan prajurit TNI terkait pergantian Wapres Gibran sah secara konstitusional, meskipun sangat sulit secara politik.

"Secara normatif memang dimungkinkan, bukan sekadar teoritis. Tetapi normatif karena normanya ada di dalam konstitusi. Namun, secara politis mungkin apa tidak?" ujar Rocky melalui unggahan kanal YouTube miliknya, Kamis (8/5/2025).

Dijelaskan Rocky, proses pemakzulan harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini mayoritas dikuasai partai-partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Setelah itu, usulan pemakzulan ini harus diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai apakah ada pelanggaran konstitusi terhadap Gibran.

Akademisi yang akrab disapa RG itu juga menyinggung sikap Prabowo saat acara halal bihalal bersama purnawirawan prajurit TNI-Polri, yang menurutnya masih dalam tahap mencoba memahami situasi politik saat ini.

Menurut Rocky, meskipun peluang pemakzulan secara hukum terbuka, namun kekuatan politik menjadi penentu utama.

“Yang berat justru yang jadi pertaruhan mereka yang menginginkan pemakzulan Gibran. Artinya, pengkondisian politik harus dimungkinkan supaya ada jalan untuk membawa Gibran melalui mekanisme teoritis tadi," katanya.

Dia menilai isu ini akan terus berkembang dan menjadi tekanan tersendiri bagi stabilitas politik nasional, khususnya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Pemakzulan Gibran ini sudah jadi isu utama yang dipikir mengganggu psikologi kepemimpinan presiden," ucap Rocky.

Berbeda pandangan dengan Rocky Gerung. Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro menilai kehadiran Prabowo saat acara halal bihalal Purnawirawan Prajurit TNI-Polri yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025) secara tidak langsung tentu membawa sebuah pesan politik.

Agung berpendapat pesan politik yang ingin disampaikan Presiden Prabowo yaitu soal kesolidan dan kekompakan semua pihak dalam upaya membangun Bangsa ini.

Terlebih, beberapa waktu lalu sempat muncul tuntutan untuk mengganti Gibran dari jabatan sebagai wapres. Acara tersebut juga turut dihadiri Wapres ke-6 RI, Try Sutrisno dan sejumlah mantan pejabat negara yang telah purnawirawan.

"Setidaknya pesan itu ingin disampaikan secara langsung kepada publik. Jadi politik kita baik yang di dalam berkuasa, yang di seberang kekuasaan bahwa pemerintah hari ini satu suara dan kompak seperti itu, apapun isunya," ujar Agung.

Dijelaskan Agung, kehadiran Prabowo saat itu sekaligus bisa menunjukkan hubungan antara dirinya dengan Gibran hingga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam kondisi baik-baik saja.

"Meskipun ada yang mengkritik, ada yang men-support, semuanya dianggap bagian dari aspirasi dan dinamika kebangsaan yang mengemuka semacam itu. Jadi itu hal-hal wajar lah," tuturnya.

Agung juga berpandangan kehadiran Prabowo saat acara tersebut untuk menjaga salah satu mesin politik yang dimilikinya. Sebab, tak bisa dipungkiri, Prabowo memang memiliki latar belakang seorang militer.

Dengan langkah itu, lanjut Agung, Prabowo berharap akan lebih mudah dalam menjalankan pemerintahan lantaran mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk purnawirawan.

"Jadi kalau dia di level militer atau purnawirawan saja di dukung solid, didukung semua, otomatis di level yang lain akan dengan mudah dia konsolidasikan, dia kondisikan," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji merespons tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI-Polri untuk memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming atas dugaan pelanggaran etik.

Menurut Sarmuji, Gibran telah terpilih secara konstitusional melalui Pilpres. Gibran bersama Prabowo, kata dia, bahkan dipilih oleh 58 persen masyarakat.

"Mas Gibran terpilih secara konstitusional melalui pemilihan presiden dan wakil presiden, dipilih oleh 58 persen rakyat Indonesia secara konstitusional," ujarnya usai menghadiri acara Muspimnas Kosgoro 1957 di Jakarta, Rabu (5/7/2025) malam.

Selain itu, sambungnya, perolehan suara Prabowo-Gibran juga telah ditetapkan MK. Hingga saat ini, Gibran juga tak melakukan pelanggaran yang mengarah pada pemakzulan. Makanya, Sarmuji meyakini upaya pemakzulan terhadap Gibran secara konstitusional mestinya tertutup.

"Tidak melakukan pelanggaran yang bisa mendatangkan pemakzulan. Jadi sampai saat ini pintu pemakzulan secara konstitusional masih tertutup," katanya.

Isu pemakzulan Gibran mencuat dalam usulan purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TN-Polri kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poinnya yakni meminta kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Ketua MPR, Ahmad Muzani mengatakan Gibran Rakabuming merupakan wakil presiden yang sah saat ini berdasarkan proses konstitusional Pilpres 2024.

Muzani menjelaskan penetapan Gibran sebagai Wapres telah melalui rangkaian mekanisme panjang. Mulai dari pemilihan langsung hingga proses gugatan di MK.

"Prabowo merupakan presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah," ucap Muzani. (berbagai sumber/hm18)