Jakarta, MISTAR.ID

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan publik. Di satu sisi, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengusulkan agar pelaksanaannya dihentikan sementara saat libur sekolah. Namun di sisi lain, banyak pihak menegaskan pentingnya akselerasi program ini demi pemerataan gizi nasional dan penguatan ekonomi daerah.

Nurhadi menyatakan bahwa pelaksanaan MBG saat libur sekolah dapat menyulitkan distribusi makanan ke penerima manfaat.

“Tentu kesulitan kalau didistribusikan ke rumah masing-masing, data alamatnya pasti menyebar,” ujarnya, Jumat (20/6/2025).

Ia meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) mempertimbangkan faktor teknis distribusi, khususnya bagi Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani hingga 3.500 orang per dapur.

Sementara Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, justru menilai MBG sebagai program strategis yang mampu mendongkrak pembangunan inklusif. Saat meninjau operasional Dapur MBG di Pesantren Mandiri Makassar, ia menyebut MBG sebagai fondasi sosial dan ekonomi yang kuat.

“Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi rakyat, tapi juga membangun ketahanan sosial, menggerakkan ekonomi lokal, dan memupuk semangat gotong royong,” ujar Tamsil.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha dalam memperluas cakupan program ini.

Tamsil juga menyoroti bagaimana MBG mendukung petani, UMKM, dan tenaga kerja lokal. Dengan pendekatan padat karya, dapur MBG menciptakan lapangan kerja dan memanfaatkan hasil bumi dari desa-desa sekitar.

Menurutnya, pelibatan lembaga keagamaan seperti pesantren menjadi langkah strategis karena memiliki infrastruktur sosial yang kokoh.

“Ketika dapur MBG hadir di pesantren, itu artinya kita sedang mengintegrasikan keimanan dengan kerja kerakyatan,” katanya.

Ia juga memastikan DPD RI akan mengawal keberhasilan MBG di wilayah-wilayah yang masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi.

Sementara itu, sosialisasi MBG di Kabupaten Lombok Timur, NTB, berlangsung aktif. Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, mendorong percepatan pembentukan SPPG di Kecamatan Lenek. Ia menyebut satu SPPG minimal harus mampu menyediakan 3.000 porsi makanan dan mempekerjakan 50 orang.

“Program ini harus didukung oleh koperasi, bumdes, dan toko lokal. Pemerintah desa juga perlu mengalokasikan 20 persen dana desanya,” ujar Muazzim.

Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menegaskan pentingnya gizi dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyebut MBG sebagai solusi atas tingginya angka stunting nasional, yang mencapai 19,8 persen atau 4,48 juta anak.

Dukungan juga datang dari DPRD Lombok Timur. Anggota M Zaini mendorong kolaborasi lintas sektor agar dapur MBG bisa menjadi wadah pemberdayaan komoditas lokal seperti beras, telur, dan sayuran hasil panen warga.

“Kolaborasi antara pemerintah, desa, dan masyarakat sangat dibutuhkan. MBG adalah peluang besar untuk mewujudkan desa mandiri pangan,” ucapnya. (*)