Jakarta, MISTAR.ID

Sejumlah organisasi pers melayangkan kritik keras terhadap Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden setelah mencabut kartu identitas liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, pada Sabtu (27/9/2025).

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menilai langkah tersebut menghalangi kerja jurnalistik dan berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi. Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan menegaskan, pertanyaan Diana terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) masih sesuai etika jurnalistik serta relevan bagi kepentingan masyarakat. IJTI juga mengingatkan ancaman pidana sesuai Pasal 18 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 bagi pihak yang menghalangi kerja wartawan.

Kritik serupa datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Ketua Umum PWI Akhmad Munir menilai pencabutan ID pers bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers. Menurutnya, alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi tugas jurnalistik. PWI mendesak BPMI memberikan klarifikasi dan membuka ruang dialog dengan insan pers.

Forum Pemred turut menyayangkan tindakan tersebut dan meminta penjelasan resmi dari Istana. Ketua Forum Pemred Retno Pinasti menekankan, negara wajib memastikan tidak ada penghalangan terhadap kerja jurnalistik, termasuk di lingkungan kepresidenan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama LBH Pers juga mengecam pencabutan ID. Ketua AJI Jakarta Irsyan Hasyim meminta BPMI mengembalikan kartu liputan Diana serta menyampaikan permintaan maaf. Direktur LBH Pers Mustafa Layong menegaskan, segala bentuk penghambatan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum sekaligus ancaman bagi demokrasi.

Nada serupa disampaikan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil menyebut tindakan BPMI sebagai ancaman serius bagi kebebasan pers, sementara Sekjen Ponco Sulaksono menegaskan tugas jurnalis dilindungi undang-undang dan tidak boleh diintimidasi.

Menanggapi ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden segera mencari solusi terkait masalah ini.

“Ya kita cari jalan keluar terbaik lah. Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan dan cari jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” ujar Pras, sapaan akrabnya, usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025) malam, dikutip Antara.

Menurut Pras, Kemensetneg bersama BPMI akan membuka komunikasi dengan pihak CNN Indonesia. Pertemuan kedua belah pihak dijadwalkan berlangsung pada Senin (29/9/2025). Ia menambahkan, peristiwa tersebut sudah diketahui Presiden Prabowo.

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengonfirmasi bahwa seorang staf BPMI datang langsung ke kantor CNN Indonesia di Jakarta untuk mengambil kartu identitas Diana pada Sabtu malam (27/9/2025).[]