Jakarta, MISTAR.ID

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, merespons penangkapan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Abdul Azis yang juga merupakan kader NasDem, ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Jakarta.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengumumkan penangkapan tersebut, Jumat (8/8/2025) pagi. Abdul Azis tiba di Gedung KPK sekitar pukul 16.23 WIB, mengenakan kemeja cokelat dan topi putih. Penangkapannya dilakukan sesaat setelah menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar.

Menanggapi hal ini, Surya Paloh memberikan instruksi langsung kepada Fraksi NasDem di DPR RI. Ia meminta agar Komisi III DPR memanggil KPK untuk menggelar rapat dengar pendapat, khususnya guna membahas penggunaan istilah OTT dalam kasus Abdul Azis.

"Saya menginstruksikan Fraksi NasDem agar meminta Komisi III DPR memanggil KPK untuk melakukan dengar pendapat," kata Paloh dalam konferensi pers usai pembukaan Rakernas NasDem di Hotel Claro Makassar.

Menurutnya, pemahaman publik mengenai istilah OTT perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Ia menyebut stempel OTT bisa memberikan kesan negatif sebelum proses hukum berjalan secara utuh.

"Apa sebenarnya yang dimaksud dengan OTT? Jangan sampai masyarakat bingung. Orang langsung dicap OTT, itu belum tentu tepat. Bisa tidak bijak dan tidak mendukung jalannya pemerintahan," ujarnya.

NasDem Hormati Proses Hukum

Meski mengkritisi penyebutan OTT, Surya Paloh menegaskan Partai NasDem tetap konsisten menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. "Konsistensi Partai NasDem adalah mendukung penuh penegakan hukum. Tidak ada deviasi dalam hal itu," ucapnya.

Ia mengaku belum mendapatkan informasi lengkap mengenai kasus yang menjerat Abdul Azis, sehingga mengimbau jajarannya untuk tidak terburu-buru memberikan komentar atau pembelaan.

"Saya baru dengar secuil informasi. Jadi saya tekankan kepada internal partai, jangan terlalu cepat memberi reaksi seolah-olah kita membela diri. Kita perlu tenang dulu," ujarnya.

Paloh juga menyoroti pentingnya penegakan hukum tanpa drama. Ia mengingatkan agar aparat hukum tidak mengedepankan aspek teatrikal sebelum kebenaran hukum ditegakkan.

"Jangan sampai penegakan hukum dimulai dari drama, lalu diakhiri dengan amnesti. Itu menyedihkan. Tegakkan hukum secara murni dan tegas, dan NasDem akan selalu berada di sisi itu. Yang salah tetap salah," tuturnya. (detik/hm24)