Medan, MISTAR.ID

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara (Sumut) menekankan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut Tahun 2025–2029.

Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Salman Alfarisi, dalam rapat paripurna terkait pandangan akhir Fraksi terhadap Ranperda RPJMD, yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Kamis (7/8/2025).

“Fraksi PKS menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut tahun 2024 yang hanya mencapai 75,76, lebih rendah dibandingkan Sumatera Barat yang sudah mencapai 76,43,” ujar Salman, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Sumut belum mencerminkan potensi besar yang dimiliki daerah. Oleh karena itu, pembangunan ke depan harus diarahkan secara lebih tegas pada penguatan SDM, khususnya melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Fraksi PKS menekankan agar alokasi anggaran pendidikan yang cukup besar dapat memberikan dampak nyata terhadap mutu tenaga pendidik, pemerataan fasilitas, serta peningkatan prestasi siswa baik akademik maupun non-akademik.

“Anggaran pendidikan jangan hanya untuk memenuhi kewajiban konstitusional, tapi harus berorientasi pada hasil yang terukur,” katanya.

Terkait kebijakan sekolah lima hari, PKS meminta agar dilakukan kajian mendalam, terutama untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Di sektor kesehatan, PKS mendorong agar akses layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas menjadi prioritas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi produk, serta pengembangan UMKM.

Tak kalah penting, Salman menyampaikan kritik terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum sehat secara manajerial maupun keuangan. Ia mendorong agar BUMD lebih inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

“Kami menilai BUMD di Sumut masih jauh dari kata sehat. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan manajemen BUMD agar kontribusinya terhadap PAD bisa optimal,” ucapnya. (ari/hm24)