Medan, MISTAR.ID

Aksi yang akan dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU) membawa judul ‘Selusin Tuntutan Rakyat’ dan akan disampaikan ke DPRD Sumatera Utara (Sumut), Selasa (26/8/2025).

Hal tersebut digaungkan sebagai ekspresi dan keresahan pada momentum bulan kemerdekaan. Aksi tersebut dipercaya sebagai bara semangat dalam perjuangan.

Menteri Koordinator Pergerakan BEM USU, Akhmad, mengatakan akan melakukan tuntutan dengan ratusan rekan mahasiswa yang tergabung dari aliansi mahasiswa USU.

“Kami aliansi mahasiswa USU bergerak untuk menggelar aksi di DPRD Sumut dalam bentuk kritik dan tuntutan atas dasar kondisi bangsa yang dinilai semakin terpuruk akibat korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta kebijakan DPR yang dianggap tidak berpihak pada rakyat,” katanya melalui keterangan video rilis yang diterima Mistar.

Adapun 12 tuntutan yang akan disampaikan di Gedung DPRD Sumut terkait beberapa isu nasional hingga daerah. Hal tersebut dapat dilihat melalui postingan instagram akun @kemenkoanpergerakan melalui keterangannya.

1. Hapus tunjangan mewah DPR, sebab warga menolak gaya hidup istimewa wakilnya di parlemen.

2. Gaji DPR proporsional dengan UMK/UMP, agar mereka merasakan langsung denyut hidup buruh dan rakyat pekerja.

3. Sahkan RUU perampasan aset dan RUU anti korupsi, demi memberantas korupsi yang masih menjadi penyakit kronis bangsa.

4. Transparansi hasil audit BPK dan KPK, DPR memiliki fungsi pengawasan, namun kerap kali mengaburkan hasil audit.

5. Alihkan anggaran DPR ke program pro rakyat, dana besar yang selama ini habis untuk DPR harus dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.

6. Revolusi partai politik, hentikan politik kartel, oligarki dan transaksi kekuasaan yang menindas rakyat.

7. Kawal RKUHP, agar tidak jadi alat represif dan kriminalisasi rakyat.

8. Sahkan RUU masyarakat adat, mengakui dan melindungi hak komunitas adat atas tanah, budaya dan kehidupannya.

9. Batalkan UU TNI, menolak kembalinya dwifungsi militer yang bertentangan dengan semangat reformasi.

10. Tolak RUU Polri, menolak perluasan kewenangan berlebihan yang mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.

11. Usut kasus korupsi di Sumut, mulai dari UMKM Center, lapangan merdeka, stadion teladan hingga pembangunan jalan.

12. Evaluasi kepemimpinan Gubernur Sumut, atas kebijakan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Mistar dari salah seorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengatakan, masa aksi diprediksi akan hadir di Gedung DPRD Sumut pada pukul 14.00 WIB. (Ari/hm18)