Simalungun, MISTAR.ID

Pembahasan lanjutan terkait polemik proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Rapat akan difokuskan pada pendalaman data dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tercatat menerima banyak formasi PPPK tahun 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) PPPK DPRD Simalungun, Erwin Parulian Saragih, kepada wartawan, Minggu (12/10/2025).

Menurutnya, pembahasan dilakukan satu pekan lagi karena sebagian anggota DPRD tengah menjalankan agenda luar daerah.

"Ada kegiatan teman-teman di Komisi I dan II. Mereka sedang keluar kota, masing-masing lima orang per komisi. Jadi gak mungkin kami rapat berlima saja," ujar Erwin.

Meski begitu, Erwin memastikan bahwa Pansus akan tetap melanjutkan tugas pengawasan dan klarifikasi langsung dari instansi terkait.

"Selanjutnya kita main ke OPD. Setelah kita dapatkan data lengkap, di OPD mana yang terbesar penyerapannya, di situlah nanti kita bahas," kata politisi Partai Gerindra ini.

Erwin menambahkan, agenda pembahasan PPPK ini akan dilanjutkan setelah para anggota dewan kembali dari kunjungan kerja ke kementerian di Jakarta.

"Iya, setelah mereka pulang dari Kementerian. Mereka ke sana juga menindaklanjuti tuntutan Aptesi soal kebun teh Sidamanik itu," katanya.

Sebelumnya, Pansus PPPK DPRD Simalungun telah menggelar rapat dengan menghadirkan pihak BKPSDM Simalungun. Dalam rapat tersebut, muncul sejumlah temuan seperti adanya peserta nonhonorer yang lolos seleksi dan dugaan manipulasi data pengabdian. BKPSDM juga mengonfirmasi empat peserta telah mengundurkan diri secara sukarela setelah terbukti tidak memenuhi kriteria.