Medan, MISTAR.ID

Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ebenejer Sitorus mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara untuk segera memasang palang pintu di perlintasan kereta api Kecamatan Medang Deras dan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara.

“Ada lima titik rawan kecelakaan kereta api, sudah banyak terjadi kecelakaan yang merenggut korban jiwa, khususnya jalur Bandar Tinggi - Kuala Tanjung. Sehingga, Pemkab Batu Bara perlu melakukan gerak cepat mengatasinya, guna menghindari korban berikutnya,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).

Ia menyampaikan sejak jalur Kereta Api (KA) tersebut beroperasi, lebih dari 10 orang telah mengalami kecelakaan saat melintasi jalan yang tidak memiliki palang pintu dari KA tersebut.

“Walaupun belum ada palang permanen, setidaknya kami meminta agar dibuat dulu palang sederhana atau manual yang dikelola swakarsa bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat,” katanya.

Politisi Partai Hanura tersebut mengatakan lokasi akses jalan dan rel kereta api berada di jalan nasional, tanggung jawabnya pada pusat. Sedangkan jalan provinsi pada gubernur, dan untuk jalan kabupaten/kota pada bupati/walikota untuk mengelolanya.

“Lokasi di wilayah jalan yang dilintasi kereta api merupakan jalan kabupaten. Maka dari itu, Pemkab Batubara yang memiliki tanggung jawab menyelesaikan persoalan itu," ujarnya.

Menurutnya, langkah cepat harus dilakukan demi menjaga keselamatan masyarakat di perlintasan kereta api. “Percepatan perlu dilakukan untuk diprioritaskan, mengingat risiko dari kecelakaan kereta api juga meningkat,” ucapnya.

Dikatakan Ebenejer, Pemkab Batubara sudah seharusnya memanfaatkan anggaran daerah secara tepat sasaran, mengingat pemasangan palang pintu tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal nyawa manusia yang harus dilindungi.

“Dengan adanya perhatian dari DPRD Sumut dan tindak lanjut pemerintah daerah, saya rasa tragedi kecelakaan di perlintasan kereta api dapat diminimalisir. Keselamatan warga harus di atas segalanya,” ujarnya.

Ia menambahkan setiap nyawa yang melayang akibat kelalaian, akan menjadi kerugian besar bagi keluarga dan daerah. Sehingga, persoalan tersebut harus segera dituntaskan dengan optimal. (Ari/hm18)