Medan, MISTAR.ID

Pengamat politik Sumatera Utara (Sumut), Rafriadi Nasution, menilai kesepakatan seluruh fraksi partai politik untuk mengevaluasi kinerja, etika, gaji ataupun tunjangan anggota DPR harus dilakukan secara terbuka ke publik.

“Yang perlu dibuka ke publik adalah komitmen partai politik melalui kebijakan seluruh ketua umumnya. Sebab, etika para anggota legislatif tersebut sudah diatur dalam tata tertib DPR,” katanya pada Mistar, Rabu (3/9/2025).

Menurutnya, gaji anggota DPR sebesar Rp100 juta per bulan, dengan rincian per hari Rp3 juta dan tunjangan rumah Rp50 juta perlu ditinjau ulang.

“Selebihnya disesuaikan dengan tata tertib dan take home pay DPR sesuai undang-undang MD3 pasal 226, dan tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000,” kata Rafriadi yang juga akademisi di FISIP UISU.

Menurutnya, anggota DPR sering terjebak atas nama kepentingan partai politik. Misalnya, lima anggota DPR RI yang dinonaktifkan Ketua Umum partai masing-masing baik Golkar, Nasdem dan PAN.

“Jadi dalam hal ini publik tetap tidak bisa menerima keputusan itu karena secara hitam putih nonaktif bukan pemberhentian, dan itu diatur dalam UU MD3,” ucapnya.

Etika anggota dewan seharusnya lebih dipertegas di seluruh ruang publik, termasuk dalam ruang rapat internal di Gedung DPR.

“Misalnya, apakah diperkenankan joget-joget saat pidato resmi presiden selesai dilakukan. Atau kegiatan lainnya termasuk tata tertib penempatan baca doa dan lagu Indonesia raya, serta hening cipta,” katanya.

Hal seperti itu wajib dievaluasi. Sebab, etika bernegara juga harus disempurnakan.

“Agar sakralnya momentum dalam suatu kegiatan kenegaraan bisa khidmat dan dijadikan penghormatan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. (ari/hm20)