Medan, MISTAR.ID

Akademisi Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menilai wacana yang memperbandingkan gaji anggota DPR dengan upah minimum regional (UMR) adalah hal yang keliru dan dapat menyesatkan opini publik.

“Tidak apple to apple kalau gaji DPR dibandingkan dengan UMR. Masa dibandingkan pendapatan seorang Jenderal dengan Kopral kan? Atau misal gaji dosen dengan yang sekolahnya lebih rendah dari perguruan tinggi? Itu tidak setara,” kata Emrus kepada Mistar, Jumat (12/9/2025).

Menurut Emrus, perbandingan yang adil seharusnya dilakukan dengan sesama pejabat negara atau lembaga legislatif di negara lain.

“Kalau mau objektif, bandingkan penghasilan DPR dengan menteri, wakil menteri, atau dengan DPR di Papua Nugini, Timor Leste, Inggris, Amerika, atau Korea. Jadi sesama lembaga legislatif, bukan dengan UMR,” jelas pengamat komunikasi politik tersebut.

Ia menambahkan, perbandingan antarnegara pun perlu mempertimbangkan tingkat risiko pekerjaan dan struktur sosial.

“Maka struktur sosial di negara maju, piramidanya dari orang kaya atau orang berpenghasilan dengan yang paling bawah, tidak tajam. Kalau di Indonesia piramidanya tajam sekali. Jadi tinggi langsung rendah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Emrus mengingatkan bahwa wacana membandingkan gaji DPR dengan UMR justru rawan menimbulkan kesalahpahaman publik, seolah-olah wakil rakyat lebih sejahtera dibanding rakyat biasa.

“Padahal yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereka menjalankan fungsi representasi rakyat secara optimal,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kritik terhadap DPR tetap perlu diarahkan, namun sebaiknya fokus pada kinerja dan perilaku.

“Yang seharusnya dikritik bukan gajinya, tapi perilaku oknum DPR yang korupsi, malas hadir rapat, tidur waktu rapat, atau memamerkan kekayaan. Itu yang merusak citra lembaga,” pungkasnya. (Susan/hm17)