Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Meryl Rouli Saragih, memastikan program Sekolah Rakyat (SR) yang menjadi program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, dapat dilaksanakan secara optimal di Sumut.

“Jadi sebelumnya kami telah melakukan kunjungan ke Kementerian Sosial beberapa waktu lalu. Tujuan kami untuk meminta kewenangan seleksi program Sekolah Rakyat dilakukan secara transparan,” ujarnya pada Mistar saat dikonfirmasi, Senin (22/9/2025).

Ia mengatakan program dari Sekolah Rakyat sebelumnya kerap dilakukan dengan kurang transparan. Sebab usulan dalam penyeleksian para siswa/i dari program itu hanya melalui pemerintah kabupaten/kota saja.

“Karena sebelumnya usulan itu dari pemerintah kabupaten/kota saja. Padahal, umumnya anggaran terkait program tersebut berasal dari pemerintah pusat yang seharusnya dilakukan pengawasan melalui Pemprovsu dan DPRD,” kata Meryl.

Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan pihaknya juga meminta kepada Kementerian Sosial untuk membentuk satuan atau tim khusus dalam mengawasi jalannya program tersebut di Provinsi Sumut.

“Kalau ada satuan atau tim khusus, nantinya para siswa/i di Sekolah Rakyat itu sesuai dengan kriteria penerimaannya. Bahkan, kita bisa usulkan dibangunnya setiap Sekolah Rakyat di Sumut ini dapat berdekatan dengan wilayah masyarakat yang membutuhkan pendidikan gratis itu tadi,” ucapnya.

Ia menegaskan, Komisi E DPRD Sumut telah menyampaikan kepada Kemensos untuk melibatkan DPRD Sumut dalam mengawasi jalannya anggaran yang disalurkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar tepat sasaran.

“Kita sangat mendukung sekolah rakyat ini. Selama saya melakukan serap aspirasi, para orang tua itu banyak yang ingin anaknya disekolahkan gratis,” kata Wakil Sekretaris PDI Perjuangan Sumut itu.

Ia menjelaskan, selama ini dirinya kerap menerima keluhan dari para masyarakat terkait program pendidikan pemerintah yang kerap terjadinya persoalan seperti kelelehan dan kewalahan.

“Inilah yang selama ini kerap saya evaluasi, sebelumnya banyak kartu-kartu bantuan sekolah seperti KIP dan lainnya, terkadang kartu itu ada dan tak ada isinya. Bahkan ada keluhan kalau dana bantuan itu belum sampai. Sehingga hal ini kerap menimbulkan persoalan seperti kelelahan dan kewalahan bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, sangat mendukung jika program bangunan sekolah rakyat dapat dibangun langsung secara berdampingan dengan wilayah yang layak menerima bantuan program pendidikan tersebut melalui mekanisme yang terintegrasi.

“Kita betul-betul harus amanah dalam menyeleksi siswa/i nya, terutama dalam penggunaan anggaran. Karena ini merupakan program pemerintah khususnya Presiden Prabowo selain makan bergizi gratis, 3 juta rumah, dan Koperasi Merah Putih,” ucap Meryl.

Sebab, menurutnya, anggaran negara juga banyak keluar untuk Sekolah Rakyat ini, karena ini perpaduan antara Kementerian Pendidikan dan Sosial.

"Yang dimana para guru naungannya dari pendidikan, dan sekolahnya di bawah naungan sosial,” ujarnya.

Ia menambahkan kunci keberhasilan dalam lancar dan suksesnya program tersebut dapat tercapai melalui kolaborasi dari berbagai pihak terkait. Ia memastikan, DPRD Sumut tentunya siap menjembatani segala upaya keberhasilan program tersebut di daerah Sumut.

“Jadi supaya koordinasi lah, DPRD Sumut tentunya ingin menjembatani proses ini betul-betul tepat sasaran, dan kedepannya penambahan sekolah rakyat di daerah Sumut dapat diterima oleh masyarakat secara tepat sasaran,” ucapnya. (Ari/hm18)