Monday, June 16, 2025
home_banner_first
MEDAN

DPRD Sumut Minta Pemprov Segera Sediakan Vaksin Flu Babi

journalist-avatar-top
Senin, 16 Juni 2025 13.39
dprd_sumut_minta_pemprov_segera_sediakan_vaksin_flu_babi

Babi. (f: ist/mistar)

news_banner

Medan, MISTAR.ID

Langkah cepat mengatasi virus ASF (African Swine Fever), anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Pantur Banjarnahor, meminta Gubernur Sumut, Bobby Nasution, segera mengalokasikan APBD untuk pengadaan vaksin flu babi (Avac ASF Live) asal Vietnam.

“Pengadaan vaksin flu babi ini sangat mendesak. Sebab, ternak masyarakat dan perusahaan terus mati massal akibat ASF. Kondisi ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga mengancam budaya lokal yang lekat dengan konsumsi daging babi,” ujarnya pada Mistar, Senin (16/6/2025).

Pantus menegaskan, Avac ASF Live merupakan satu-satunya vaksin ASF yang telah mendapat izin resmi dari Kementerian Pertanian melalui surat keputusan No. 36693/KPTS/PK.350/FI.04/2025 per tanggal 23 April 2025.

Pantur mengingatkan agar masyarakat tidak tergiur vaksin ilegal yang beredar di pasaran karena dapat menimbulkan mutasi virus, wabah baru, atau kontaminasi biologis yang membahayakan.

“Meski vaksin tersedia, biosekuriti tetap penting. Hindari kontak fisik dengan babi terinfeksi. Pengalaman dari wabah ASF dan Covid-19 menunjukkan kalau virus bisa terus bermutasi,” ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, beberapa wilayah Sumut yang terdampak virus ASF adalah Deli Serdang, Tapanuli Utara, Toba, Humbang Hasundutan, Samosir, Karo, dan Dairi.

“Jika vaksin Vietnam terbukti efektif, maka kerja sama dan percepatan legalisasi penggunaannya di Indonesia harus segera dilakukan,” katanya.

Lebih lanjut, Pantur mendorong sinergi antara Pemprovsu, Kementerian Pertanian, dan Balitver guna mempercepat uji coba vaksin dan membangun sistem pengendalian penyakit yang komprehensif.

“Jangan biarkan peternak berjuang sendiri. Pemprov harus segera bergerak cepat mengalokasikan anggaran vaksin. Vaksin ini sudah terbukti efektif dan layak diperjuangkan legalitasnya untuk digunakan secara luas di Sumut,” katanya. (ari/hm20)

REPORTER: