Medan, MISTAR.ID

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Faisal Hasrimy, menyampaikan bahwa Agustus 2025 menjadi bulan penuh sorotan terkait persoalan kesehatan di Sumut.

Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi E DPRD Sumut, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Sumut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sibolga, dan BPJS Kesehatan di Gedung DPRD Sumut, Kota Medan, Kamis (21/8/2025).

“Agustus 2025 ini persoalan kesehatan memang menuai sorotan, salah satunya di RS Mitra Medika serta kasus viral di Natal, Nias, ketika tim medis tidak ada di rumah sakit. Terkait hal ini, kami sudah berkoordinasi dengan bupati untuk mengambil langkah tegas,” ujarnya.

Faisal menegaskan pihaknya sedang melakukan pendalaman, termasuk kemungkinan adanya unsur kelalaian tenaga kesehatan. Menurutnya, saat ini tenaga medis di Sumut menghadapi dilema antara bertindak cepat atau tepat.

“Pilihan ini harus segera kita ambil. Kami akan membentuk tim khusus untuk menangani persoalan ini,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa porsi anggaran terbesar Dinkes Sumut saat ini dialokasikan untuk BPJS Kesehatan. Karena itu, ia berharap pemerintah kabupaten/kota turut menyuplai anggaran dari Dana Bagi Hasil (DBH) guna mendukung program jaminan kesehatan.

“Sibolga sudah mengalokasikan sebagian DBH untuk BPJS, mengingat daerah ini telah menjadi prioritas UHC,” kata Faisal.

Sekretaris PERSI Sumut, Ery Suhaymi, juga menyoroti sejumlah fenomena viral terkait layanan kesehatan, termasuk kasus darurat anak berusia 5 tahun dengan penyakit usus buntu.

“Kasus seperti itu harus ada audit medis internal rumah sakit setelah pasien terselamatkan,” ujarnya.

Ia menilai upaya mediasi antara Rumah Sakit (RS) Mitra Medika dengan keluarga pasien belum menemukan titik temu, sehingga diperlukan pihak ketiga untuk menyelesaikan persoalan agar tidak berlarut-larut.

Sementara itu, Kepala Bagian Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Sumut, Naning, menegaskan pihaknya telah menjalankan fungsi pengawasan pelayanan kesehatan.

“Kami sudah memastikan pasien mendapatkan haknya. Saya menilai persoalan viral ini lebih karena miskomunikasi,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi E DPRD Sumut belum mengambil kesimpulan dan masih menunggu hasil investigasi resmi dari Dinkes Sumut. Meski demikian, para legislator mengingatkan RS Mitra Medika Sibolga dan rumah sakit lainnya agar tidak lagi main-main dengan urusan nyawa pasien. (ari/hm16)