Cakupan Jaminan Kesehatan di Sumut Capai 98,6%, Kadinkes: UHC Sudah Tercapai

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy. (foto:berry/mistar)
Medan, MISTAR.ID
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat capaian membanggakan dalam bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy, menyampaikan bahwa per Juli 2025, cakupan Universal Health Coverage (UHC) di wilayah ini telah mencapai 98,6 persen.
“Alhamdulillah, capaian UHC kita saat ini sudah berada di angka 98,6 persen. Atas arahan Bapak Gubernur Sumatera Utara, masyarakat kini telah memperoleh perlindungan jaminan kesehatan,” ujar Faisal kepada MISTAR, Senin (21/7/2025).
33 Kepala Daerah Komitmen Capai UHC 2025
Sebelumnya, sebanyak 33 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut, bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, telah menandatangani komitmen percepatan UHC 2025.
Penandatanganan dilakukan pada Jumat (21/3/2025) sebagai bagian dari upaya kolektif mewujudkan jaminan kesehatan menyeluruh.
“Alhamdulillah, sesuai dengan target yang telah kita tetapkan bersama. Dari 33 kabupaten/kota, terdapat 14 wilayah yang ditetapkan sebagai UHC prioritas, sementara 19 lainnya masuk dalam kategori UHC non-prioritas,” tuturnya.
Tingkat Keaktifan Peserta Masih Jadi Tantangan
Meski capaian kepesertaan UHC sudah tinggi, Faisal mengungkapkan bahwa tingkat keaktifan peserta di 19 kabupaten/kota non-prioritas masih berada di bawah 80 persen. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi jaminan kesehatan secara efektif.
“Perbedaan UHC prioritas dan non-prioritas lebih kepada proses saat klaim pelayanan. Di wilayah UHC prioritas, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk bisa berobat,” ucapnya.
Sementara di wilayah non-prioritas, proses klaim tetap dapat dilakukan namun dengan sejumlah prosedur tambahan, terutama bagi peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran atau belum melakukan pembayaran aktif.
Pemprov Sumut Dorong Optimalisasi Keaktifan Peserta
Faisal menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan keaktifan peserta BPJS Kesehatan di seluruh kabupaten/kota.
“Kami terus mendorong agar semua kabupaten/kota, termasuk yang saat ini non-prioritas, dapat meningkatkan angka keaktifan peserta. Ini penting agar manfaat UHC benar-benar dirasakan seluruh masyarakat,” katanya. (berry/hm27)