Paris, MISTAR.ID

Parlemen Perancis menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Francois Bayrou melalui mosi tidak percaya terkait upaya menekan lonjakan utang nasional pada Senin (8/9/2025).

Dalam pemungutan suara, sebanyak 364 anggota parlemen menolak Bayrou dan kabinet minoritasnya, sementara 194 lainnya menyatakan dukungan. Presiden Emmanuel Macron kini harus mencari perdana menteri kelima dalam kurun waktu kurang dari dua tahun.

Kantor kepresidenan menyatakan penunjukan nama baru akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang. Bayrou dijadwalkan menyerahkan pengunduran dirinya pada Selasa (9/9/2025) hari ini, sebagaimana diberitakan Reuters.

Tantangan anggaran Pemerintahan baru akan menghadapi tugas mendesak untuk mengesahkan anggaran, persoalan yang juga dihadapi Bayrou sejak menjabat sembilan bulan lalu. Dukungan parlemen yang terpecah diperkirakan tetap sulit diperoleh.

“Anda memiliki kekuatan untuk menggulingkan pemerintah, tetapi Anda tidak memiliki kekuatan untuk menghapus kenyataan,” kata Bayrou dalam pidato terakhirnya di parlemen sebelum mosi digelar.

“Realitas akan tetap tak tertahankan: pengeluaran akan terus meningkat, dan beban utang, yang sudah berat, akan semakin mahal,” ujarnya.

Bayrou sebelumnya mengajukan mosi tidak percaya demi mendapatkan dukungan parlemen atas rencananya menekan defisit yang hampir dua kali lipat dari batas 3 persen Uni Eropa, serta utang publik setara 114 persen PDB.

Namun, oposisi menolak proposal penghematan senilai 44 miliar euro dalam anggaran 2026, dengan alasan Perancis segera menghadapi pemilu presiden 2027. Serangan oposisi Pemimpin sayap kanan Marine Le Pen menyebut jatuhnya Bayrou sebagai akhir dari “pemerintahan hantu”.

Ia kembali mendorong pemilu legislatif dipercepat, meski Macron sejauh ini menolak. “Macron sekarang berada di garis depan menghadapi rakyat. Dia juga harus pergi,” tulis Jean-Luc Melenchon, pemimpin partai sayap kiri France Unbowed, di X.

Krisis politik yang berkepanjangan dikhawatirkan melemahkan posisi Macron di Eropa, terutama di tengah tekanan Amerika Serikat terkait perdagangan dan keamanan, serta perang yang masih berkecamuk di Ukraina. Macron memiliki beberapa opsi dalam menunjuk perdana menteri baru, mulai dari kalangan sentris, konservatif, hingga sosialis moderat, bahkan teknokrat. Namun, skenario apa pun kecil kemungkinan menghasilkan mayoritas stabil di parlemen.

Menteri Keuangan Eric Lombard menegaskan, pembentukan pemerintahan baru hampir pasti akan melemahkan rencana pengurangan defisit. Meski terus didesak untuk membubarkan parlemen, Macron tetap menolak seruan tersebut baik dari National Rally maupun France Unbowed. (reuters/hm18)