Pematangsiantar, MISTAR.ID

Kabinet keamanan Israel resmi menyetujui rencana yang diajukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menempatkan militer Israel (IDF) menguasai Kota Gaza. Langkah ini diklaim sebagai strategi untuk mengalahkan Hamas, membebaskan sandera, dan membentuk pemerintahan sipil baru yang bukan berasal dari Hamas maupun Otoritas Palestina.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Jumat (8/8/2025), Netanyahu menguraikan lima prinsip utama akhir perang: pelucutan senjata Hamas, pemulangan seluruh sandera baik hidup maupun meninggal, demiliterisasi Jalur Gaza, kontrol keamanan Israel di wilayah tersebut, serta pembentukan pemerintahan alternatif.

Menurut rencana, pasukan Israel akan bersiap masuk ke pusat Kota Gaza sambil memastikan distribusi bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di luar zona pertempuran. Media lokal menyebut operasi ini berpotensi memperluas pertempuran ke kawasan padat penduduk, lokasi yang diyakini menjadi tempat penahanan sandera.

Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak berniat mempertahankan pendudukan di Gaza. “Kami menginginkan perimeter keamanan dan akan menyerahkan pemerintahan kepada pasukan Arab yang dapat memerintah tanpa mengancam Israel, sekaligus memberi kehidupan yang layak bagi warga Gaza,” ujarnya.

Namun, rencana ini memicu kekhawatiran di dalam negeri. Ratusan warga Israel berunjuk rasa di Yerusalem menuntut kesepakatan pembebasan sandera. Mereka menilai operasi militer justru membahayakan nyawa para tawanan.

Konflik yang hampir memasuki dua tahun ini telah menimbulkan krisis kemanusiaan parah. Lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza kini berada di ambang kelaparan, sementara korban jiwa terus bertambah akibat serangan darat dan udara.

Ahmad Salem, seorang warga Gaza berusia 45 tahun, mengungkapkan kecemasannya. “Operasi darat berarti lebih banyak kerusakan dan kematian,” katanya.(*)