Pematangsiantar, MISTAR.ID

Parlemen Lithuania secara resmi mendukung platform pemerintahan yang diusulkan Sosial Demokrat, Inga Ruginiene, Kamis (25/9/2025), menjadikannya Perdana Menteri baru negara Baltik tersebut.

Ruginiene, mantan pemimpin serikat pekerja yang baru terjun ke politik nasional pada tahun 2024, berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan pro-Ukraina yang telah menjadi arah pemerintahan sebelumnya.

Koalisi kanan-tengah baru ini terbentuk setelah pemerintahan Lithuania sebelumnya runtuh pada bulan Juli akibat skandal hubungan perdana menteri dengan perusahaan milik anggota keluarganya.

Perdana Menteri berusia 44 tahun itu menegaskan Lituania akan tetap mendukung Ukraina serta berencana meningkatkan anggaran pertahanan hingga 5–6 persen dari produk domestik bruto selama beberapa tahun mendatang.

“Tujuan saya adalah agar pada akhir masa jabatan ini masyarakat merasa lebih aman, bukan hanya karena pemeliharaan yang lebih kuat, tetapi juga berkat layanan sosial yang lebih baik,” ujar Ruginiene kepada wartawan, dikutip dari Reuters.

Dalam pemungutan suara di parlemen, 80 dari 141 anggota mendukung platform pemerintah baru, 40 menolak, dan dua abstain. Anggota tetap tidak hadir.

Setelah pengunduran diri kabinet Perdana Menteri Gintautas Paluckas pada bulan Juli, Ruginiene berhasil mengkonfigurasi ulang koalisinya dan mencapai penguasaan 82 kursi di parlemen.

Namun, Ruginiene mendapat kritik karena mempertahankan partai populis Nemunas Dawn. Pemimpinnya, Remigijus Zemaitaitis, sedang diadili terkait komentar media sosialnya tentang Israel dan Yahudi pada tahun 2023.

Zemaitaitis membantah tuduhan tersebut dan sempat membatalkan diri dari parlemen pada April 2024 menjelang pemungutan suara pemakzulan, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan ia melanggar sumpah jabatan dengan memicu kebencian terhadap orang Yahudi. Meski demikian, ia kembali terpilih menjadi anggota parlemen pada Oktober 2024.

Zemaitaitis juga mengkritik rencana peningkatan anggaran pertahanan, menyebut Lituania seharusnya tidak mengalihkan sumber daya dari sektor pendidikan dan jaminan sosial. Ia menggambarkan Ukraina sebagai negara yang marak “penyuapan, korupsi, serta menjual senjata dan negaranya sendiri.”

Pada bulan September, ribuan orang berdemonstrasi di Vilnius memprotes dimasukkannya Nemunas Dawn dalam koalisi pemerintahan.

Presiden Lithuania Gitanas Nauseda sebelumnya menegaskan akan “memagari” kabinet dengan tidak mengizinkan Zemaitaitis maupun anggota partai Fajar Nasional lainnya menduduki jabatan menteri.

Pemilu parlemen Lituania berikutnya diselenggarakan pada tahun 2028. (*)