Pematangsiantar, MISTAR.ID

Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat se-Kota Pematangsiantar menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Pematangsiantar, Senin (1/9/2025).

Saat unjuk rasa berlangsung, pimpinan DPRD beserta Wali Kota Pematangsiantar dan Kapolres Pematangsiantar turun menemui pengunjuk rasa dan berdialog. Aksi ini dikawal oleh puluhan anggota kepolisian.

Dalam kesempatan itu, moderator aksi Jhon Efendi Nababan mengatakan, selain isu nasional mengenai batalkan dan hapuskan tunjangan mewah DPR, pihaknya juga menyatakan akan memprioritaskan renovasi pasar horas dan menghentikan pembangunan gedung DPRD Kota Pematangsiantar dan membatalkan kenaikan pajak 100 persen yang memberatkan masyarakat.

"Dalam hal ini wali kota Pematangsiantar sepakat dan telah menandatangani untuk menghentikan gedung DPRD kota pematangsiantar," ujarnya.

Sebelumnya, pembangunan gedung DPRD Kota Pematangsiantar tersebut menelan anggaran sebesar Rp6,5 miliar. Pembangunan sudah berlangsung sekitar 3 bulan, yang dimulai sejak Juni 2025.

Proyek ini sempat menjadi polemik dan mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Masyarakat menganggap pembangunan kantor DPRD tidak urgent, dari kepentingan warga Siantar lainnya. (abdi/hm24)