Tapteng, MISTAR.ID

Ratusan massa dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng), Jalan Raja Junjungan Lubis, Senin (16/6/2025).

Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Tapanuli itu berasal dari sejumlah organisasi, di antaranya Pemuda Batak Bersatu (PBB), Garda Iraono Sihono Dola (Gardanis), serta puluhan mahasiswa.

Dalam aksinya, mereka mendesak DPRD Tapteng segera membentuk panitia khusus (pansus) guna mengusut tuntas dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jasa Pelayanan (Jaspel), dan dana Covid-19 yang saat ini tengah ditangani Polda Sumatera Utara.

"Selama ini kami melihat DPRD Tapteng mandul. Mereka lebih mementingkan kepentingan politik, seperti menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang tak substansial. Ironisnya, Ketua DPRD malah mengusulkan penambahan anggaran Rp15 miliar di tengah kondisi efisiensi anggaran," ujar Raju Firmanda Hutagalung, pimpinan aksi sekaligus Sekretaris KNPI Tapteng.

Aksi tersebut sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi macet, dan mendapat pengamanan ketat dari aparat Polres Tapteng serta Satpol PP. Pada kesempatan itu, Raju membacakan empat poin tuntutan utama dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Tapanuli.

Pertama, meminta DPRD melakukan RDP terhadap dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat perusakan barang milik daerah pada sekretariat DPRD Tapteng berupa mobil Toyota Fortuner BB 1064 M tahun perolehan 2015 dan New Avanza BB 309 M tahun perolehan 2013.

Kedua, meminta agar DPRD Tapteng membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Pelayanan (Jaspel) Tahun 2019-2022 serta dugaan kasus Dana Covid-19 tahun 2020-2022 yang ada di Polda Sumatera Utara.

Ketiga, meminta DPRD Tapteng melakukan RDP penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar 70 milyar yang diduga tidak tepat sasaran.

Keempat, meminta DPRD Tapteng melakukan RDP pada setiap aduan masyarakat perihal dugaan kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa hingga mendorong hal tersebut ke ranah hukum.

"Jangan RDP hanya untuk isu politis yang tidak substansial, sementara yang menyangkut kepentingan rakyat justru dibiarkan. Ini rawan kongkalikong. DPRD harus berani bertindak atas nama bangsa dan negara," ucap Raju.

Sekitar 30 menit berorasi, massa akhirnya ditemui beberapa anggota DPRD. Namun, Ketua DPRD Tapteng yang mereka harapkan hadir tidak terlihat.

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Joko Pranata Situmeang, menyampaikan RDP adalah bagian dari fungsi DPRD, lalu menyarankan agar aliansi mahasiswa dan pemuda mengajukan surat resmi kepada lembaga legislatif tersebut.

"Kami dari DPRD sangat memahami fungsi kami. Silakan ajukan surat resmi. Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan, dan akan menindaklanjutinya," kata Joko.

Menanggapi hal itu, Raju meminta anggota DPRD yang hadir untuk menandatangani tuntutan aksi sebagai bentuk komitmen. Ia pun menegaskan jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, pihaknya akan kembali menggelar aksi di DPRD Tapteng dalam waktu dekat. (feliks/hm24)