Jakarta, MISTAR.ID

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengonfirmasi telah menerima pengembalian dana dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta sejumlah vendor terkait kasus dugaan korupsi dalam Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019–2022.

"Benar, ada pengembalian dana baik dalam bentuk rupiah maupun dolar. Nilainya miliaran rupiah, namun detailnya akan diungkap dalam persidangan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Menurut Anang, dana dikembalikan karena pihak-pihak tersebut memperoleh keuntungan yang tidak sah dari proyek pengadaan perangkat teknologi pendidikan.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, sebagai tersangka utama dalam perkara ini. Selama periode 2019–2022, Kemendikbud mengadakan sekitar 1,2 juta unit laptop dengan total anggaran sebesar Rp9,3 triliun, yang ditujukan untuk sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Namun, pengadaan laptop berbasis Chrome OS ini dinilai tidak tepat sasaran karena keterbatasan akses internet di banyak daerah 3T.

Selain Nadiem, Kejagung juga menetapkan empat tersangka lainnya yakni, Mulyatsyah (eks Direktur SMP Kemendikbudristek 2020–2021), Sri Wahyuningsih (eks Direktur SD Kemendikbudristek 2020–2021), Jurist Tan (mantan staf khusus Mendikbudristek), dan Ibrahim Arief (mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek).

Negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp1,98 triliun, yang terdiri atas mark-up harga laptop sebesar Rp1,5 triliun dan pengadaan item software (CDM) senilai Rp480 miliar.