Tebing Tinggi, MISTAR.ID

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan Smart Board atau Papan Tulis Interaktif (PTI) di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Setelah sebelumnya memeriksa Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Tebing Tinggi berinisial IKD, Kejati Sumut juga telah memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pihak rekanan untuk dimintai keterangan.

“PPK dan rekanan sudah dimintai keterangan,” ujar Plh Kasi Penkum Kejati Sumut, Muhammad Husairi, singkat saat dikonfirmasi, Selasa (23/9/2025).

Pengadaan Smart Board tersebut menelan anggaran Rp14.275.500.000 yang dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran (TA) 2024 namun pembayarannya dilakukan pada Januari 2025 melalui APBD TA 2025.

Proyek ini berlangsung pada masa jabatan Pj Wali Kota Tebing Tinggi, Moettaqien Hasrimi, yang kini menjabat sebagai Kepala Satpol PP Provinsi Sumut.

Sebelumnya, pengadaan PTI ini menuai kontroversi karena pembiayaan dilakukan dengan cara menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Pergeseran tersebut dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwa) No 36 Tahun 2024 yang kemudian diubah melalui Perwa No 1 Tahun 2025.

Kontroversi semakin mencuat setelah Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tebing Tinggi menolak pencantuman anggaran PTI dalam perubahan APBD TA 2025. Dalam pandangan akhirnya, fraksi tersebut menilai pengadaan papan tulis interaktif bukan kebutuhan mendesak sehingga tidak sepatutnya masuk dalam anggaran perubahan.

Hingga kini, Kejati Sumut masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait untuk mendalami potensi kerugian negara dari proyek senilai Rp14,2 miliar tersebut. (damanik/hm16)