Medan, MISTAR.ID

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara (Sumut), Harli Siregar, menegaskan bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) dalam peluncuran aplikasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) di Kabupaten Samosir.

Hal itu disampaikan mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut kepada Mistar saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Minggu (21/9/2025).

“Tidak ada pungli dalam launching aplikasi Jaga Desa yang disebut melibatkan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir. Kami sudah jelaskan hal ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Jakarta pada Rabu (17/9/2025) kemarin,” ujar Harli.

Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, turut hadir Kepala Kejari Samosir, Karya Graham Hutagaol, dan Harli Siregar sendiri.

Harli menjelaskan, persoalan ini sebenarnya hanya kesalahpahaman antara sejumlah kepala desa (kades) di Samosir dengan pihak Kejari Samosir. Ia menegaskan isu pungli tersebut tidak benar.

“Awalnya, launching aplikasi Jaga Desa ini rencananya dilakukan sederhana di depan Kantor Kejari Samosir dengan fasilitasi berupa snack. Namun, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Samosir mengusulkan agar acara digelar lebih besar dengan mengundang unsur Forkopimda. Mereka juga bersedia menanggung konsumsi makan siang,” jelasnya.

Diketahui, total dana yang terkumpul dari para kades mencapai Rp25 juta. Harli merinci, Rp18 juta digunakan untuk kebutuhan operasional kegiatan, sementara Rp7 juta disimpan dan dikelola oleh Apdesi.

“Jadi jelas, kejaksaan tidak menyentuh dana itu. Prosesnya juga transparan. Sejak awal kami tegaskan bahwa launching cukup sederhana saja karena ini hanya peresmian aplikasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Harli mengingatkan seluruh jajarannya untuk menjaga integritas dan tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat merugikan institusi kejaksaan.

“Saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran sejak tiba di Sumut agar tidak cawe-cawe proyek maupun program Jaga Desa. Kami akan konsisten menjaga integritas,” ucap Harli.

Sebelumnya, isu pungli mencuat setelah warga melaporkan bahwa sejumlah kades di Samosir dimintai uang untuk launching aplikasi Jaga Desa. (deddy/hm16)