Demo di Simalungun Berlanjut ke DPRD, Ketua Teken Pakta Integritas di Hadapan Mahasiswa

Ketua DPRD Simalungun Sugiarto, bersama wakil ketua Samrin Girsang, Bonauli Rajagukguk, dan Jefra Manurung usai berdiskusi dan menandatangi pakta integritas di ruang Banggar. (foto: indra/mistar)
Simalungun, MISTAR.ID
Gelombang aksi mahasiswa di Pematang Raya, Selasa (2/9/2025), tak berhenti di Kantor Bupati Simalungun. Setelah sukses memperoleh tanda tangan Pakta Integritas dari Bupati Anton Achmad Saragih, massa melanjutkan aksi menuju Gedung DPRD Simalungun untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Kedatangan mahasiswa diterima langsung unsur pimpinan DPRD Simalungun. Setelah melakukan dialog, Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto akhirnya menandatangani Pakta Integritas di hadapan mahasiswa.
Dokumen tersebut berisi tujuh poin komitmen, antara lain menolak anggaran dan tunjangan anggota DPRD, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, efisiensi anggaran DPR, audit transparan terhadap penggunaan dana DPRD yang disebut mencapai Rp9,9 triliun per tahun, reformasi kepolisian terkait tindakan represif aparat, penolakan tambang ilegal di Simalungun bawah, serta pembayaran gaji guru honorer.
"Kami ingin ini bukan sekadar janji di atas kertas, tapi benar-benar diwujudkan untuk rakyat," kata salah seorang orator aksi.
Menanggapi hal itu, Sugiarto menyebut esok hari akan dilakukan pengiriman dokumen. Penandatanganan dilakukan di ruang Banggar DPRD Simalungun setelah massa aksi diajak masuk untuk berdiskusi.
Selain Ketua DPRD Sugiarto, aksi tersebut juga dihadiri para wakil ketua DPRD yakni Samrin Girsang, Bonauli Rajagukguk, dan Jefra Manurung serta anggota DPRD lainnnya. Mereka turut menyaksikan proses penandatanganan Pakta Integritas yang menjadi simbol komitmen politik lembaga legislatif di hadapan mahasiswa.
Aksi ini dinilai sebagai preseden penting, di mana dalam satu hari, mahasiswa mampu memaksa dua lembaga sekaligus yaitu eksekutif dan legislatif, untuk menandatangani dokumen komitmen politik. Kini, publik menanti realisasi dari janji yang telah diikat secara terbuka di hadapan rakyat. (indra/hm24)