Medan, MISTAR.ID

Kebijakan pemerintah yang mengalihkan dana cadangan sebesar Rp200 Triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai sebagai upaya stimulus untuk memperkuat perekonomian nasional. Namun, kebijakan ini juga dinilai berpotensi menimbulkan risiko terhadap stabilitas sektor perbankan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menilai dana tersebut akan jauh lebih produktif jika disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, dibandingkan hanya disimpan di Bank Indonesia.

“Dana yang mengendap di Himbara jelas lebih menguntungkan bagi pemerintah karena bisa langsung disalurkan ke sektor riil,” ujarnya, Senin (15/9/2025).

Gunawan mencatat, secara umum kondisi likuiditas perbankan nasional masih terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari rasio loan to deposit (LDR) yang berada di kisaran 78 persen hingga 92 persen per Juli 2025, angka yang masih dalam batas aman.

Namun, ia mengingatkan penyaluran dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba bisa memicu pelonggaran standar kredit, yang pada akhirnya berisiko menurunkan kualitas portofolio pinjaman.

“Jika penyerapan kredit tidak optimal dan tidak dikelola dengan hati-hati, maka rasio Net Interest Margin (NIM) bisa tertekan, yang akan berdampak pada kinerja keuangan bank secara keseluruhan,” katanya.

Gunawan juga memprediksi dana tersebut kemungkinan besar akan digunakan untuk membiayai proyek pembangunan strategis, sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk intervensi aktif pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan investasi swasta.

“Di saat investasi dari sektor swasta melambat, maka memang pemerintah harus bertindak cepat. Ini adalah langkah berani dari Menteri Keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya. (amita/hm24)