Pematangsiantar, MISTAR.ID

Perum Bulog Cabang Pematangsiantar memastikan tidak mengalami kesulitan dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke masyarakat.

Kepala Cabang Perum Bulog Pematangsiantar, Berdian Damanik, menyebutkan distribusi beras SPHP dilakukan sesuai petunjuk teknis terbaru. Penyaluran melibatkan berbagai pihak, termasuk jajaran pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, hingga TNI-Polri.

“TNI-Polri juga ikut menjual beras di pasar-pasar dan satuan masing-masing. Bahkan mereka menggelar operasi pasar melalui gerakan pangan murah,” ujarnya kepada Mistar, Rabu (27/8/2025).

Menurut Berdian, keterlibatan TNI-Polri mempercepat distribusi karena memiliki sumber daya manusia yang memadai. “Dari pemerintah pusat, kami didorong untuk percepatan penyaluran beras SPHP,” ucapnya.

Selain melalui TNI-Polri, penyaluran beras SPHP juga dilakukan ke Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, outlet BUMN, Rumah Pangan Kita (RPK) binaan Bulog, serta swalayan dan minimarket. Namun, penyaluran ke pedagang grosir tidak diperbolehkan karena rawan disalahgunakan untuk praktik oplosan.

Target dan Hambatan

Bulog membatasi pembelian beras SPHP maksimal dua kemasan ukuran 5 kilogram per konsumen. Sementara di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masyarakat diperbolehkan membeli hingga 10 kemasan.

Berdian mengungkapkan, salah satu hambatan dalam percepatan penyaluran adalah kendala penggunaan aplikasi digital oleh pedagang. “Banyak pengecer kesulitan karena tidak terbiasa menggunakan smartphone,” katanya.

Harga Beras Masih Tinggi

Meski beras SPHP sudah disalurkan, harga beras di pasaran tetap tinggi. Akademisi Universitas Simalungun (USI), Dr. Darwin Damanik, menilai operasi pasar dan bantuan pangan pemerintah belum efektif menurunkan harga.

“Sejak awal saya menduga adanya gangguan distribusi dan permainan spekulan. Ditambah lagi, lemahnya regulasi dan belum tuntasnya kasus beras oplosan membuat harga beras sulit turun,” ucap Darwin.

Ia menjelaskan, secara teori ekonomi, solusi jangka pendek untuk menekan harga adalah dengan menambah pasokan, termasuk opsi impor beras dari daerah atau negara surplus.

“Dalam jangka panjang, pemerintah harus memperkuat kebijakan distribusi dan pengawasan harga pangan agar fluktuasi lebih terkendali,” katanya mengakhiri. (abdi/hm16)