Jakarta, MISTAR.ID

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengingatkan seluruh pemangku kepentingan pangan agar mewaspadai dinamika ketersediaan dan harga pangan pokok, terutama beras, menjelang akhir 2025 hingga awal 2026.

“Kita semua perlu melihat pentingnya pengelolaan stok pangan dan memperhatikan tren produksi,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (19/9/2025), yang dilansir dari Antara.

Arief menyampaikan peringatan itu seusai menghadiri Rapat Konsolidasi Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Banda Aceh. Ia menekankan periode November-Desember 2025 hingga Januari 2026 secara historis menjadi masa ketika produksi padi bulanan berada di bawah tingkat konsumsi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional Januari-Oktober 2025 diperkirakan mencapai 31,04 juta ton, meningkat 12,16 persen atau sekitar 3,37 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu. Dengan kebutuhan konsumsi beras mencapai 25,83 juta ton, neraca produksi-konsumsi surplus sekitar 5,2 juta ton, naik 3,32 juta ton dibanding tahun sebelumnya.

“Capaian ini positif dan patut disyukuri, tetapi kita tidak boleh lengah. Memasuki November hingga Januari, produksi beras biasanya menurun sementara konsumsi rata-rata tetap 2,5 juta ton per bulan,” ujar Arief.

Menurutnya, cadangan pangan pemerintah (CBP) harus dikelola layaknya “rem dan gas” agar masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau dan petani tetap terlindungi harga gabahnya.

Panel Harga Pangan Bapanas menunjukkan harga beras medium mulai mendekati harga eceran tertinggi (HET). Per 18 September, rata-rata harga beras medium di zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi) tercatat Rp13.434/kg, sudah di bawah HET.

Sementara zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan) masih Rp14.049/kg atau 0,35 persen di atas HET, dan zona 3 (Maluku dan Papua) Rp15.976/kg atau 3,07 persen di atas HET.

Arief meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, dan pelaku usaha meningkatkan koordinasi untuk menjaga keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen. “Kunci utamanya adalah memantau data dengan cermat, memastikan distribusi berjalan lancar, dan bila diperlukan melakukan langkah intervensi, baik lewat operasi pasar maupun penyerapan hasil petani,” tuturnya.

Ia menambahkan, menjaga kualitas dan kuantitas cadangan beras pemerintah sangat penting untuk memastikan ketersediaan dan ketahanan pangan nasional. “Kualitas CBP yang terjaga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola cadangan pangan,” kata Arief. []