Tapsel, MISTAR.ID

Dalam rangka sinkronisasi efektivitas pelayanan publik dan perbaikan indeks persepsi korupsi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Bupati Gus Irawan Pasaribu, berkunjung ke Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara (Sumut) di Kota Medan, Senin (28/4/2025).

Kepada wartawan, Selasa (29/4/2025) Gus Irawan menyebut, kunjungan itu bertujuan untuk memaksimalkan berbagai fungsi pengawasan internal di Pemkab Tapsel, agar tata kelola pemerintahan berjalan maksimal.

Di hadapan Kepala BPKP Sumut, Farid Firman, disampaikannya dalam audit BPK ada beberapa temuan yang berpotensi membuat laporan keuangan Tapsel menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). "Kondisi itu tentu membuat jelek wajah Pemkab Tapsel," ucap Gus Irawan.

Padahal sambungnya, temuan itu salah satunya mengacu pada pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tapsel yang dinilai ugal-ugalan.

“Kalau karena BUMD kualifikasi kita menjadi WDP, bagaimana dengan pemerintah pusat? Karena kita tahu Kementerian Keuangan tidak pernah mendapat predikat WDP, demikian juga Kementerian BUMN, padahal di bawahnya banyak BUMN dengan tata kelola yang berdarah-darah,” tuturnya.

Namun, Gus Irawan mengakui ada beberapa temuan dari BPK yang terindikasi fiktif dan jika itu sudah final, secara yakin akan membawanya ke ranah hukum untuk diproses. “Termasuk temuan di pengadaan obat,” ucapnya.

Karenanya, Pemkab Tapsel akan bekerja sama dengan BPKP Sumut untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal. “Dari observasi yang dilakukan, sistem pengawasan kami sangat parah disertai mentalitas yang rendah,” ucapnya.

Menurutnya, Pemkab Tapsel sedang membangun pengendalian internal dan ini ranahnya BPKP dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). “Tapi SPIP ini saya lihat sangat makro. Harusnya bisa lebih spesifik,” tuturnya.

Menanggapi keinginan Gus Irawan itu, Farid Firman menyebut, BPKP siap membantu sistem pengawasan internal yang lebih efektif.

Dikatakan, Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) di Tapsel berada di angka 2,9 dari skor 5. Seharusnya setiap daerah standar minimalnya di skor 3. Sehingga, nanti akan dilihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Di mana, IEPK ini pun harapannya lebih banyak pada sistem pencegahan.

Dalam dialog tersebut pembahasan tentang PT TSM dan PT ANA cukup panjang. Beberapa masukan dari BPKP didengarkan bupati dan berjanji mem-follow up-nya. Di akhir pertemuan, BPKP dan Gus Irawan menyepakati beberapa hal yang akan dijalankan di Tapsel.

Selain memaksimalkan SPIP dan IEPK, BPKP juga mendorong Gus Irawan menjalankan secara maksimal cash management system, sebagai salah satu upaya mencegah korupsi. (amran/hm16)