Medan, MISTAR.ID

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini menghadapi sorotan tajam, tidak hanya karena isu keracunan massal, tetapi juga karena serapan anggaran yang dinilai sangat rendah oleh Kementerian Keuangan. Serapan anggaran MBG hingga 1 Oktober 2025 baru mencapai Rp21 triliun dari total alokasi Rp71 triliun, atau hanya sekitar 29,6 persen.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menilai akar masalah rendahnya serapan ini terletak pada tatanan teknis pelaksanaan di lapangan.

Meskipun di lapangan eksekusi MBG terus berjalan dan diperluas, Gunawan melihat serapan anggaran yang lambat membuat dana mengendap di perbankan tanpa memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Ia menanggapi ancaman yang dikeluarkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait penundaan (moratorium) program MBG.

"Langkah Menteri Keuangan yang mengeluarkan ancaman di satu sisi bisa mendorong agar program MBG bisa diakselerasi lagi," kata Gunawan, Selasa (7/10/2025).

Namun, ia memperingatkan bahwa moratorium program akan membawa kerugian besar bagi banyak pihak. Pihak-pihak yang dirugikan meliputi investasi pemilik dapur MBG yang sudah berjalan atau sedang dipersiapkan.

"Kemudian, rencana bisnis pelaku usaha di rantai pasok seperti peternak, petani, pedagang. Potensi penambahan jumlah angka pengangguran akibat terhentinya aktivitas ekonomi," ucapnya.

Gunawan menegaskan bahwa dari sisi ekonomi, MBG jelas memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan permintaan kebutuhan pangan tertentu, seperti daging ayam hingga beras. Multiplier effect dari belanja MBG ini sudah mulai dirasakan.

Oleh karena itu, ia mendesak serapan anggaran MBG harus segera diakselerasi untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong belanja masyarakat.

Namun, ia menekankan bahwa keberlanjutan MBG sangat bergantung pada penyelesaian cacat fundamental, seperti isu keracunan.

"Sebaiknya memang program ini bisa dieksekusi tanpa ada cacat yang fundamental seperti terjadi masalah keracunan. Namun jika kasus tersebut nantinya tidak bisa diatasi, maka pemerintah akan terdesak untuk menghentikan program tersebut," ujarnya.

Jika program terpaksa dihentikan, pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan alternatif untuk menghidupkan kembali roda ekonomi yang terhenti. (hm27)