Sibolga, MISTAR.ID

Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga menegaskan komitmennya dalam mengatasi kesenjangan gender melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2025.

Acara yang berlangsung di Aula Nusantara I Kantor Wali Kota Sibolga, Rabu (2/7/2025), dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemko Sibolga, Rudolf S. Butar Butar, mewakili Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik.

"Melalui pelatihan PPRG ini, kita dapat menyusun perencanaan pembangunan yang mampu mengatasi kesenjangan gender di Kota Sibolga. Ini sejalan dengan visi dan misi Pemko, yaitu mewujudkan Sibolga yang Peduli, Amanah, dan Setia demi masyarakat yang sejahtera," ujar Rudolf dalam sambutannya.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia pelaksana dan berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan ini secara serius dan optimal.

Fokus Utama: Integrasi Perspektif Gender dalam Pembangunan Daerah

Sekretaris Dinas PMKPPPA Kota Sibolga, Endang Basaria Hutagalung, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender dan mendorong kesetaraan, dengan menjadikan isu gender sebagai bagian integral dalam kebijakan pembangunan daerah,” ujar Endang.

90 Peserta, Dua Sesi Pelatihan

Pelatihan ini diikuti oleh 90 peserta, yang dibagi ke dalam dua sesi pelatihan:

Sesi pertama: Diikuti para sekretaris dan kasubbag program dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sesi kedua: Diperuntukkan bagi para pimpinan OPD se-Kota Sibolga.

Sebagai narasumber, Hairani Siregar hadir untuk memberikan wawasan serta keterampilan praktis dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Langkah Menuju Pembangunan Inklusif

Melalui pelatihan ini, Pemko Sibolga berharap seluruh OPD mampu menerapkan prinsip keadilan gender secara konsisten dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, adil, dan berpihak pada seluruh warga tanpa terkecuali. (feliks/hm27)