Sergai, MISTAR.ID

Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Pemuda Serdang Bedagai (GPS) menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman kantor DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu (4/6/2025) sekitar pukul 14.00 WIB.

Mereka menyuarakan mosi tidak percaya terhadap anggota DPRD Sergai. Para legislator dinilai tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai wakil rakyat.

“Kami menduga adanya kongkalikong antara legislatif dan eksekutif dalam penggunaan anggaran APBD Kabupaten Sergai. Terlihat dari pembiaran terhadap penggunaan anggaran yang ugal-ugalan dan tidak sesuai dengan RPJMD,” kata M. Adrian, koordinator aksi, dalam orasinya.

Massa GPS juga mendesak DPRD untuk menjalankan fungsinya secara komitmen dan tegas, terutama dalam mengawal Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran daerah.

“Kami minta DPRD berani memanggil Bupati dan Wakil Bupati untuk mengembalikan seluruh kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati bersama, dan sesuai RPJMD,” ucap Adrian.

Tidak hanya itu, GPS juga meminta DPRD mendorong penegakan hukum terhadap seluruh kegiatan yang diduga menyimpang dari rencana pembangunan jangka menengah daerah.

“Kami menuntut DPRD mendorong aparat penegak hukum untuk memproses segala bentuk dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai,” ujarnya.

Namun, sayangnya, aksi tersebut tidak mendapat respon langsung dari anggota DPRD. Tidak satu pun dari 45 anggota dewan terlihat di kantor saat aksi berlangsung.

Pihak pengunjuk rasa mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa para anggota DPRD sedang melaksanakan kegiatan reses, karena saat ini memasuki masa sidang kedua.

“Seluruh anggota DPRD sedang reses. Tidak ada satu pun yang berada di tempat. Kami dapat informasi ini dari pihak kepolisian,” ujar perwakilan massa GPS saat memberi keterangan kepada media.

Meskipun tanpa kehadiran anggota dewan, aksi tetap berlangsung tertib dan damai serta mendapat pengamanan ketat dari personel Polres Serdang Bedagai. Aksi ini pun menjadi sorotan dan perbincangan di berbagai kalangan masyarakat daerah. (damanik/hm17)