APDESI Dairi: Wartawan dan LSM Mitra, Tapi Kami Tolak yang Provokatif

DPC-Apdesi Kabupaten Dairi melakukan rapat setelah ada dugaan sikap arogansi orang yang mengaku wartawan dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Kepala Desa Pegagan Julu VI, Edward Sorianto Sihombing. (Foto: Dok. Jonnes/Mistar)
Dairi, MISTAR.ID
Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC-Apdesi) Kabupaten Dairi, Sumatera Utara (Sumut), menolak sikap arogansi orang yang mengaku wartawan dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Penolakan itu disampaikan seluruh Kepala Desa se-Dairi melalui Ketua Apdesi Dairi, Jonnes Pandiangan di Sidikalang, Selasa (9/9/2025).
Jonnes Pandiangan mengatakan bahwa seluruh Kepala Desa se-Dairi tidak ‘alergi’ dengan wartawan dan LSM jika legalitasnya jelas. Sebab, wartawan adalah mitra pemerintah dan instrumen demokrasi.
"Akan tetapi, kami seluruh Kepala Desa se-Dairi jelas menolak sikap arogansi yang mengaku wartawan dan LSM karena menurut kami kerjanya memprovokasi. Tindakan itu tidak profesional. Apalagi kesannya hanya mencari kesalahan-kesalahan Kades dan menakut-nakuti Kades. Apalagi yang datang selalu tidak menunjukkan identitas," kata Jonnes.
Penyampaian penolakan tersebut merupakan hasil rapat Apdesi Kecamatan Sumbul pada Senin (8/9/2025). Rapat ini dilakukan setelah adanya kericuhan di Kantor Desa Pegagan Julu VI. Dimana, empat orang yang mengaku wartawan dari luar Dairi membuat keributan.
"Legalitas mereka itu apa sebenarnya? Wartawan kah? LSM kah? Provokasi kah? Ini perlu kami sampaikan agar menjadi pertimbangan bagi APH di republik ini agar memantau pergerakan yang mengatasnamakan wartawan dan LSM. Hal seperti ini sudah cukup meresahkan kinerja para Kades se-Dairi," kata Jonnes.
Sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Pegagan Julu VI, Edward Sorianto Sihombing melaporkan empat orang yang mengaku sebagai wartawan dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke polisi.
Berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/37/IX/2025/SPKT/Polsek Sumbul/Polres Dairi/Polda Sumut pada 6 September 2025, Edward melaporkan keempatnya karena telah mengancamnya.
Edward menceritakan keempat terlapor datang ke kantor desa dan menanyakan keberadaan Kepala Desa. Saat itu, keempatnya jumpa dengan Kasi Pelayanan, Rut Sihombing.
Tamu dipersilakan duduk dan diminta mengisi buku tamu. Namun, mereka tidak bersedia duduk dan justru merekam ruangan kantor desa.
Setelah kembali ke kantor, Edward menemui tamu tersebut dan menanyakan identitas mereka.
"Saat itu diantara mereka langsung berkata akan melaporkan saya ke Polres, sambil merekam video menggunakan kamera handphone yang membuat saya tidak nyaman," kata Edward.
Edward kemudian tidak mengindahkan perkataan mereka dan hendak masuk ke ruangan kerjanya.
“Tapi, saat ingin ditinggalkan, mereka langsung berteriak dan mengatakan ‘panggil organisasimu itu,” ucap Edward.
Masih kata Edward, "mereka tidak mau mengisi buku tamu, bersikap arogan, dan menyampaikan kalimat yang tidak pantas. Saya merasa mereka mencoba membuat kegaduhan untuk memancing reaksi warga."
Karena dianggap tidak sopan dan menolak prosedur administrasi, Edward meminta mereka untuk meninggalkan kantor desa. Namun, karena mereka tetap bertahan, akhirnya keempatnya diusir secara paksa.
Kejadian itu sempat memicu keributan yang menjadi tontonan warga. Warga yang geram akhirnya turut mengusir keempatnya.
Edward menyebut, identitas keempat orang itu diketahui berasal dari wilayah Tapanuli Utara.
Menurut informasi yang diperoleh Mistar, salah satu dari keempat yang dilaporkan Edward Sorianto Sihombing diduga juga melaporkannya ke polisi atas dugaan penganiayaan.
Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/345/IX/2025/SPKT/POLRES DAIRI/POLDA SUMUT tertanggal 4 September 2025.
Pelapor atas nama Bangun MT Manalu, warga Hutatua Nauli, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara.
Pada kesempatan lain, beberapa kepala desa di Dairi mengaku juga diperas oleh orang yang sama. (manru/hm20)
PREVIOUS ARTICLE
60 Pekerja Batu Bara Terima Sertifikat Kompetensi K3 untuk Tingkatkan Keselamatan KerjaNEXT ARTICLE
Daftar Tujuh Pejabat yang Ikuti Asesmen di Toba