Simalungun, MISTAR.ID

Organisasi masyarakat (Ormas) Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simalungun memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Masukan tersebut disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD yang digelar Pemkab Simalungun.

Ketua Pengurus Daerah (Pengda) PABPDSI Kabupaten Simalungun, Buyung Tanjung, mengatakan usulan yang mereka sampaikan diharapkan dapat menjadi strategi pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari level Nagori (desa).

“Saran dan masukan yang kami berikan dalam Musrenbang RPJMD 2025–2029 bertujuan mendukung Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mewujudkan visi dan misi yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Buyung, Rabu (18/6/2025).

Diketahui, proses penyusunan RPJMD melibatkan berbagai pihak melalui konsultasi publik dan forum diskusi, termasuk organisasi masyarakat seperti PABPDSI. Pelibatan ini bertujuan agar dokumen perencanaan pembangunan benar-benar merepresentasikan kebutuhan dan harapan masyarakat di tingkat akar rumput.

Buyung menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan masukan secara resmi, termasuk kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori (PMN) Simalungun, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Adapun poin-poin masukan dari PABPDSI antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan Nagori. Kemudian penguatan kelembagaan desa untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Selanjutnya peningkatan akses terhadap modal usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan. Pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, irigasi, dan jaringan listrik sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup warga.

Lalu pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan berbasis potensi lokal, serta penguatan sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel guna mencegah penyalahgunaan program.

“Kami harap masukan ini menjadi bagian dari strategi prioritas pembangunan di tingkat Nagori. Nagori adalah ujung tombak pelayanan dan pembangunan masyarakat,” ucap Buyung.

Sementara itu, Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, dalam arahannya menegaskan RPJMD bukan sekadar pemenuhan amanat undang-undang, melainkan harus menjadi solusi atas permasalahan riil serta mewadahi aspirasi masyarakat.

“Mari kita bersinergi dan memaksimalkan potensi yang ada. Sumbangsih pemikiran yang konstruktif dan inovatif sangat dibutuhkan dalam merumuskan program pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat Simalungun,” ujarnya. (hamzah/hm24)