Oleh: Bersihar Lubis

Kejutan terbesar dari reshuffle kabinet Senin sore, 8 September 2025 adalah digantinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Padahal dia sudah menjadi Menteri Keuangan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo. Bahkan, dilanjutkan selama 11 bulan di era Presiden Prabowo Subianto.

Sri Mulyani pun pernah dijuluki sebagai “Si Paling Prudent Sedunia” karena sikapnya yang cermat dan hati-hati dalam pengelolaan keuangan. Sri Mulyani juga dikenal dengan predikat "Menteri Keuangan Terbaik Dunia” dan "Menteri Keuangan Terbaik Asia Timur dan Pasifik" versi majalah Global Markets. Dia dinilai berhasil menstabilkan ekonomi dan mengelola kebijakan fiskal dan diikuti kepercayaan investor.

Digantikannya Sri Mulyani oleh Purbaya Yudhi Sadewa membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah signifikan, turun 1,28% ke level 7.766,849. Pengamat menilai reaksi tersebut wajar. Diprediksi koreksi ini tidak akan berlangsung lama, sebab pelaku pasar akan wait and see hingga melihat sepak terjang menteri baru.

Sebaliknya, mata uang Rupiah justru berkinerja positif. Rupiah ditutup menguat di level Rp16.350 per dolar AS. Namun lebih karena didorong melemahnya dolar AS akibat memburuknya indikator keuangan di Amerika Serikat.

Nama Sri Mulyani kian viral karena rumahnya menjadi korban penjarahan ketika gelombang kerusuhan melanda Ibu Kota pada akhir Agustus 2025. Yang masih teka teki adalah apakah Sri dicopot atau mengundurkan diri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta publik tidak mempertanyakan. “Bismillah, apa yang menjadi keputusan Presiden kita doakan bersama-sama," begitu katanya.

Namun sangat menarik apa yang diungkapkan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar. Askar mengutip literatur adanya istilah diminishing return of effect. Konsep ini melukiskan penurunan efektivitas setelah seseorang menduduki posisi strategis dalam periode panjang. “Ada kejenuhan menghadapi masalah yang berulang, termasuk penurunan inovasi di sektor perpajakan. Bahkan beberapa waktu terakhir disorot dengan RAPBN, yang kelihatannya Bu Sri Mulyani tidak mampu berdiri tegak sebagai bendahara negara,” ujar Askar dikutip dari Kompas TV.

Askar melihat Sri Mulyani mengalami birokratic fatigue. "Di titik tertentu kelihatannya burn out dan akhirnya memengaruhi kejernihan dalam merancang kebijakan strategis,” lanjutnya. Birokratic fatigue atau kelelahan birokrasi merupakan kondisi stres atau kelelahan emosional dan mental yang dialami oleh individu akibat terlalu banyak aturan, prosedur, atau birokrasi yang tidak perlu dalam suatu organisasi atau sistem.

Namun dari bahasa tubuh dan senyum cerahnya – seusai rumahnya dijarah – Sri Mulyani berkata, “jangan pernah lelah mencintai Indonesia.” Semacam konfirmasi juga. Antusiasme pegawai Kemenkeu yang bergelora dalam perpisahan dengan dirinya pada Selasa 9 September, juga menunjukkan kecintaan dan kenangan manis “anak buahnya” yang luar biasa.

Kita ingat, Presiden SBY merombak kabinet pada 5 Desember 2005. Sri Mulyani menggantikan Jusuf Anwar sebagai Menteri Keuangan. Namun pada 5 Mei 2010, Sri Mulyani mengundurkan diri karena ditunjuk menjadi salah satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Pengunduran diri Sri Mulyani itu berdampak negatif pada situasi ekonomi di Indonesia, seperti stock exchange yang menurun sebesar 3,8%. Nilai rupiah turun hampir 1% dibandingkan dolar.

Eh, pada 27 Juli 2016, Sri Mulyani dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Keuangan lagi.

Pada tahun pertama, Sri Mulyani memangkas Rp6,7 triliun belanja Kementerian dan Lembaga yang dinilainya tidak efisien. Kemudian. menahan Rp19,4 triliun Dana Alokasi Umum (DAU) ke 165 daerah dikarenakan posisi kas daerah yang masih tinggi, menunda pengucuran dana tunjangan profesi guru ke Pemerintah daerah dikarenakan adanya temuan kelebihan anggaran.

Dia juga melobi para pengusaha besar untuk meyakinkan mereka berpartisipasi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Ternyata program realisasi tax amnesty jauh melebihi proyeksi Bank Indonesia. Dia juga berhasil menagih pajak perusahaan raksasa Google dan Facebook.

Pada 23 Oktober 2019, Sri Mulyani kembali dilantik sebagai Menteri Keuangan periode 2019-2024.

Menanam Tebu

Toh, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyebut reshuffle ini menjadi kritik atas kinerja Sri Mulyani. "Reshuffle ini menjadi kritik atas kinerja Sri Mulyani yang dianggap gagal mendorong kebijakan pajak berkeadilan, menjaga belanja negara secara hati-hati, serta mengendalikan beban utang yang terus meningkat," ujar Bhima kepada pers.

Namun Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2025 masih di bawah batas aman, dengan rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang di bawah 40%, lebih rendah dari ambang batas aman 60% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara. Posisi ULN per triwulan II 2025 tercatat sebesar 433,3 miliar dolar AS.

Apa gerangan yang akan dilakukan oleh Purbaya? Dalam keterangan perdananya di Istana, Purbaya cenderung percaya diri. Dia siap mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Mantan ekonom Danareksa Institute ini bahkan membuat pernyataan kontroversial soal demonstrasi beberapa hari lalu. "Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa mungkin sebagian merasa keganggu hidupnya.... Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibanding mendemo."

Kini pelaku pasar menunggu, langkah Purbaya. Bakal dicermati adalah sikapnya atas pengelolaan fiskal negara, apakah akan berhati-hati atau justru menjadi eksekutor rencana belanja Presiden yang cenderung boros di tengah cekaknya penerimaan negara.

Purbaya malah melihat fenomena IHSG anjlok merupakan hal biasa setelah reshuffle. Purbaya mengatakan dirinya sudah 15 tahun di pasar saham sehingga tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. “Kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi,” kata Purbaya, Senin, 8 September 2025.

Purbaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto manergetkan kepada dirinya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam waktu 100 hari kerja.

Menurut Purbaya, target pertumbuhan ekonomi 8% tahun ini agak sulit melihat situasi sekarang. Namun ia optimistis dua atau tiga tahun ke depan ada peluang,

“Kami balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu, kami sesuaikan,” ujarnya.

Purbaya pada periode 2010-2014, pernah menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sedangkan pada 2015-2016, ia ditunjuk sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama periode 2018-2020.

Semoga optimisme Purbaya tak sekadar “menanam tebu di bibir.” Rakyat menunggu apakah dia mampu menyalakan harapan di tengah berbagai masalah ekonomi yang pelik. Fiskal yang sehat yang memacu pertumbuhan. Efisiensi tak hanya melanda daerah yang kelimpungan terkena pemotongan TKD (Transfer ke Daerah). Tapi juga efisiensi untuk kementerian dan lembaga. Termasuk evaluasi program Makan Bergizi Gratis yang menelan anggaran besar. Belum lagi anggaran untuk Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa yang hasilnya tidak serta merta. Jangan sampai amunisi habis, musuh tak kunjung tertembak! **

** Penulis adalah jurnalis di Medan**